Suasana pengerjaan mega proyek jalan lingkar selatan di Sampang. Foto: MUTAMMIM/BANGSAONLINE
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Mega Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) di Sampang yang dikerjakan PT Asri Karya Lestari senilai Rp204.351.544.684,00. menjadi perbincangan kalangan aktivis dan mahasiswa. Pasalnya, dalam waktu pengerjaan selama 8 bulan baru ditemukan adanya penyambungan listrik ilegal oleh pihak PLN Sampang.
Hal tersebut dirasa kurang pantas dilakukan oleh pihak terkait, karena PT Asri Karya Lestari badan usaha asal Kota Bekasi, Jawa barat, yang dengan sengaja mencuri listrik sehingga merugikan negara.
BACA JUGA:
- Tabrak Pohon di Bangkalan, Anggota Polres Sampang Tewas
- Respons Dinkes Sampang soal Dugaan Pemotongan Jaspel dan Mamin Pasien di Puskesmas Batulenger
- Viral Pertunangan Balita di Sampang, BKKBN Jatim Turun Tangan, Berikut Kisah Sebenarnya
- Pemkab Sampang Meriahkan Malam Idulfitri 2024 dengan Parade Takbir Keliling
Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sampang, Husairi, mengatakan bahwa penyambungan listrik ilegal merupakan tindak pidana delik laporan yang bentuknya mencuri dan melawan hukum tanpa seizin pihak PLN.
Seharusnya, lanjut Husairi, delik laporan ini ditindak aparat penegak hukum (APH) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kerugian negara melalui sambungan listrik ilegal yang dilakukan PT Asri Karya Lestari.
"APH mempunyai hak atas temuan PLN Sampang yang menemukan penyambungan listrik ilegal di Mega Proyek JLS. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang," ujarnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Rabu (27/7/2022).
Husairi menjelaskan, PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara itu sudah jelas ada aturan tentang kelistrikan yang disebut Lex Specialis Derogat Lex Generali di dalam Undang-undang nomor 30 pasal 51 ayat 3.
"Dalam aturan itu sudah jelas. Barang siapa yang dengan sengaja memakai Aliran listrik dengan melawan hukum (mencuri) didenda kurungan paling lama 7 tahun dan didenda Rp2.500.000.000,00.," paparnya.
Menurut dia, meski PT Asri Karya Lestari membayar denda atas sambungan listrik itu proses hukum harus berjalan karena ini merupakan tindak pidana umum.
"Temuan sambungan listrik itu bukan rahasia umum lagi. Jadi sekalipun denda sudah dibayar, APH harus melakukan upaya hukum sebagai mana aturan yang berlaku," pungkasnya.
Sementara itu, Mahasiswa Universitas Madura, Sofyanto, mendukung agar pemerintah tidak menghendaki kepentingan umum menjadi prioritas, dalam hal ini jelas diatur dalam peraturan menteri ESDM no 11 tahun 2021 tentang usaha ketenagalistrikan.
"Tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan penggunaan listrik secara ilegal, alasan yang paling masuk akal adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Mega proyek JLS tersebut semakin besar," kata Sofy.
Pelajar dari Kota Sate itu itu berharap kepada setiap pemangku kebijakan di Kabupaten Sampang untuk sama-sama menciptakan suasana supremasi hukum yang lebih dikedepankan.
"Jangan pernah menganggap bahwa jabatan dapat dibenarkan menabrak aturan-aturan yang sudah menjadi hukum positif, karena sampai saat ini Indonesia tidak mengenal adanya Supremasi kekuasaan," urai Sofy. (tam/mar)
