FGD Bappeda Gresik dan DPRD: Penanganan Kali Lamong Harus Tuntas

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bappeda (badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah) Gresik bersama dewan menggelar focus group discussion (FGD), Kamis (10/11/2022).

Agenda bertajuk 'Isu Strategis Penanggulangan Bencana Banjir Kali Lamong' itu menghadirkan narasumber dari Komisi III DPRD Gresik, Mustajab dan Lutfi Dhawam, dengan moderator Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG), M. Syuhud Almanfaluty.

Peserta kegiatan ini berasal dari organiasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik, seperti DPUTR, DCKPKP, BPBD, Dinsos, Damkar, Dispol PP, DPMD, dan sejumlah OPD lain.

FGD juga sebagai ajang urun rembuk untuk meminta saran dan masukan dalam penanganan Kali Lamong agar menuju zero banjir di era Pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah.

Lutfi Dhawam menyatakan bahwa, penanganan banjir Kali Lamong merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Gresik Baru. Untuk itu, kata ia, penanganan banjir harus terprogram dan terprogres dengan baik. Termasuk, ketersediaan anggaran.

"Penanganan banjir Kali Laamong harus tuntas. Makanya, pemerintah dalam penangan program ini harus terukur dan terarah progres dan capaiannya. Juga soal anggarannya," ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik ini.

Ia meminta dalam penanganan Kali Lamong harus terbangun koordinasi antara OPD satu dan OPD lain yang terkait. "Harus ada koordinasi. Jangan jalan sendiri-sendiri," pintanya.

Ia juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik agar dalam penanganan Kali Lamong kalau dengan cara pembuatan tanggul parapet (cor) terkendala anggaran.

Maka, sementara waktu harus menggencarkan pengerukan untuk mengambil sedimentasi untuk mengurangi pendangkalan. Sehingga, air bisa terbuang dengan cepat ke laut.

"Pengerukan harus terus dilakukan, baik di Kali Lamong, maupun anak Kali Lamong," pintanya.

Dhawam menambahkan, DPRD Gresik sangat mendukung program pemerintah. Jika saat ini ada 3 prioritas, yakni penanganan banjir Kali Lamong, penanganan infrastruktur jalan, dan penurunan angka kemiskinan, maka program urgent itu harus didukung oleh semua OPD.

"Kalau memang tiga itu yang harus dituntaskan, maka OPD lain yang tak menangani program itu, harus rela APBDnya difokuskan untuk tuntaskan tiga program tersebut," tuturnya.

Ia lantas mencontohkan sejumlah daerah yang telah menjalankan pola penangan program model itu. Antara lain, Kabupaten Banyuwangi.

"Di Banyuwangi sudah melakukan model seperti itu. Jika ada program A yang harus dituntaskan, maka anggaran terfokus ke program itu. Makanya, OPD lain juga harus legowo dan mendukung," ungkapnya.

Dhawam juga menyinggung soal dana sharing dengan pemerintah pusat untuk penanganan Kali Lamong. Jika sebelumnya, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1,040 triliun, realisainya sangat berat jika melihat kondisi seperti saat ini.

"Saya dengar anggaran itu, akan dialihkan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)," katanya.

"Makanya, pola-pola lain seperti pengerukan harus intens dilakukan, karena hasilnya bisa mengurangi luapan Kali Lamong dan cepat surutnya genangan yang merendam rumah maupun areal pertanian masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Mustajab menyatakan bahwa dalam program Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah, di era pemerintahan ini ada program go to zero banjir (tak ada banjir).

Program ini, kata ia, masuk di progaram Nawa Karsa Gresik Mapan ( bebas dari banjir).

"Harapan kami, jangan hanya Kali Lamong saja yang go to zero banjir. Tapi kota juga sama," ucap anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) ini.

Ia lantas menyebutkan, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Lamong. Menurut ia, pada APBD 2022 ada ploting anggaran Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan Kali Lamong.

"Ada anggaran pembebesan lahan. Setiap tahun anggaran harus ada jika ingin penangan Kali Lamong cepat tuntas. Jika tahun ini ada 15 km yang dibebaskan, maka tahun berikutnya sama. Atau lebih besar. Sehingga, pembebasan lahan cepat tuntas," katanya.

Selain itu, tambah Mustajab, pembangunan tanggul parapet yang sekarang masih di Desa Jono dan Tambakberas, Kecamatan Cerme, harus diteruskan.

"Kalau pemerintah terbentur anggaran, maka bisa pakai pola kerjasama dengan pihak ketiga dengan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," tuturnya.

"Agar penangan Kali Lamong bisa cepat tuntas, saya minta kepada Bappeda agar anggaran untuk Kali Lamong jangan dikepras, atau ditangguhkan," sambungnya.

Diskusi tersebut juga banyak masukan dari para peserta untuk penanganan Kali Lamang. Mulai saal permintaan agar hulu Kali Lamong seperti di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas sering dikeruk karena dangkal, tanggul di hulu ditinggikan karena di Surabaya sudah diparapet, dan terjadinya penyempitan hulu Kali Lamong karena pembangunan sejumlah pabrik.

Selain itu, bibir dan tanggul Kali Lamong yang habis dikeruk ditanami rumput vetiver atau akar wangi, penganggaran penanganan Kali Lamong tak akan cukup dengan APBD, maka harus intens minta bantuan pusat dengan APBN, dan lainnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News