Mapping Potensi PAD 2023, DPRD Gresik Gandeng Konsultan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, M. Abdul Qodir, mengatakan bahwa pihaknya akan menggandeng konsultan dan tenaga ahli untuk mapping potensi pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini, baik dari sektor pajak maupun retribusi untuk menopang kekuatan fiskal belanja pada APBD Gresik 2023.

"DPRD Gresik akan melakukan kerja sama dengan konsultan dan tenaga ahli, untuk mapping potensi PAD dalam rangka mendongkrak kekuatan fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (2/1/2023).

Baca Juga: Bantu Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Indonesia Apresiasi Damkar Gresik dan Surabaya

Menurut dia, menggandeng konsultan maupun tenaga ahli untuk menentukan potensi PAD, baik dari sektor pajak maupun retribusi itu sangat penting. Sebab, selama ini DPRD Gresik belum memiliki data riil atau sampel pembanding untuk menentukan potensi pendapatan.

Ia lantas mencontohkan, PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum. DPRD Gresik pada saat pembahasan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) bahwa target PAD dari sektor parkir tepi jalan umum dipatok Rp 9 miliar pada tahun 2022.

Target itu, kata Qodir, berdasarkan asumsi yang tak didukung dengan sampel atau data riiil, berapa sebetulnya potensi PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Jumlahnya sekitar 156 titik di Kabupaten Gresik.

Baca Juga: Tambah PADes dengan Bangun Kolam Renang, Pemdes Golokan Diapresiasi Kecamatan Sidayu Gresik

"Kita patok Rp9 miliar pada tahun 2022. Tapi berat untuk direalisasikan. Makanya, kemudian DPRD kembali rapat dengan Dishub untuk menentukan berapa riilnya. Akhinya kami rasionalisasikan. Sehingga, menjadi Rp 5 miliar," bebernya.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah PAD sektor retribusi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). DPRD mematok sejumlah sektor PAD di OPD tersebut.

Beberapa di antaranya yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kemudian berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan sektor lain sebesar Rp130 miliar. Namun, tak tercapai karena faktor teknis, SDM, dan lainnnya.

Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik

"Makanya, fakta-fakta ini membuat DPRD Gresik terus berbenah dalam menentukan sektor-sektor pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD dengan menggandeng tenaga ahli maupun konsultan," urai Ketua DPC PKB Gresik ini.

Nantinya, lanjut Qodir, konsultan atau tenaga ahli diminta DPRD Gresik untuk mengkaji potensi sektor PAD di Kabupaten Gresik. Ia lantas mencontohkan, jika kajian konsultan atau tenaga ahli nanti misal retribusi parkir tepi jalan umum selama 1 tahun Rp7 miliar, DPRD saat pembahasan anggaran target parkir tepi jalan umum Rp7 miliar. Tak bisa lebih dari itu, karena potensi tak tercapai.

"Begitu juga dengan sektor lain, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN, dan non PLN, IMB, pajak restoran, pajak hiburan, galian, tempat hiburan, air bawah tanah dan lainnnya. Semua akan kami lakukan kajian dulu sehingga kami bisa tau riil potensinya sebelum menentukan targetnya," pungkasnya.

Baca Juga: Jadi Sorotan Publik, Kabel Seluler Menjuntai di Perempatan Giri Gresik Usai Diterabas Tronton

Kekuatan keuangan pada APBD 2023, untuk sektor belanja diproyeksikan sebesar Rp4,062 triliun. Sementara untuk pendapatan, diproyeksikan Rp3,8 triliun. Khusus, untuk sumber APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp 1,5 triliun. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News