LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Gabungan Mahasiswa Lamongan yang terdiri dari PMII, IMM, HMI yang tergabung dalam kelompok cipayung melakukan aksi demo menyambut kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo ke Jawa Timur.
Dengan membawa berbagai spanduk dan bendera, mahasiswa melakukan aksi long march di halaman Plasa Lamongan dijalan Panglima Sudirman. Aksi jalan kaki ini mendapatkan perhatian khusus para pengendara motor yang melalui jalan poros Surabaya-Lamongan.
Baca Juga: Mahasiswa UTM Ajak Masyarakat Siaga Meski RUU Pilkada Dibatalkan: DPR RI dan Jokowi Bisa Bermanuver
Ketika sampai di patung adipura, para aktivis mahasiswa tersebut langsung melakukan orasi dengan memblokade jalur poros nasional ini. Mahasiswa menuntut revolusi dan janji-janji Jokowi saat kampanye. Namun, karena ketatnya penjagaan dari aparat kepolisian, aksi penutupan jalan poros ini hanya berlangsung singkat.
Aksi kemudian dilanjutkan ke kantor Pemkab.Lamongan. Dengan jalan kaki, mahasiswa melakukan orasi dan membagi selebaran yang berisi berbagai tuntutan ke warga yang melewati jalan Lamongrejo.
Di depan kantor Pemkab Lamongan, mahasiswa kembali mengkritisi soal kebijakan Pemkab Lamongan soal perijinan industri. Sayangnya upaya pendemo untuk bertemu dengan Bupati Fadeli gagal, mereka hanya ditemui Assisten Tata Praja, M. Farikh.
Baca Juga: Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Kediri
Asisten Tata Praja, M. Farikh langsung merespon tuntutan mahasiswa soal kebijakan Pemkab dalam perijinan industri dan rekrutmen tenaga kerja. "Untuk rekrutmen tenaga kerja industri, di Lamongan wajib merekrut tenaga lokal, itu prioritas," ungkapnya.
M. Farikh mengungkapkan bahwa masyarakat Lamongan harus membekali dirinya dengan berbagai keterampilan yang di butuhkan industri. Ini dilakukan agar masyarakat lokal di Lamongan tidak kalah dengan tenaga dari luar Lamongan," tandasnya.
Mendapat penjelasan seperti itu dari M Farikh, para mahasiswa mengaku tidak puas. Ketidak puasan mahasiswa ini ditunjukkan dengan aksi jalan mundur dari kantor Pemkab.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Mojokerto Ricuh: Blokade Jalan Nasional hingga Bakar Ban
Ahmed Fauzan, korlap kelompok Cipayung pada BANGSAONLINE.com menyebut bahwa pemerintahan Jokowi-JK merupakan pemerintahan yang plin-plan.
"Plin-plan dalam menyikapi hal-hal yang menyangkut rakyat seperti kenaikan BBM dan lupa akan janji-janjinya saat kampanye dulu," ungkapnya.
Dirinya meminta agar ijin perindustrian diperketat dan rekrutmen tenaga kerja harus mengutamakan dari masyarakat Lamongan. (ais/rvl)
Baca Juga: Minta RUU KUHP Dicabut, Demo Mahasiswa di Probolinggo Ricuh, 4 Orang Diamankan Polisi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News