Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari. Foto: Humas Kemenkumham Jatim.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim targetkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur mengimplementasikan Rencana Aksi Ham (RANHAM).
Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari melalui keterangan tertulisnya mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong dan mengimplementasikan program-program pemajuan Ham di daerah.
BACA JUGA:
- Wali Kota Pasuruan Buka Sosialisasi Penguatan HAM, Tegaskan Hak Dasar Warga Harus Terpenuhi
- 11 UPT Jatim Borong Penghargaan di Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM
- Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Serukan Kolaborasi untuk Membangun Negeri
- Imigrasi Malang Raih Penghargaan WBBM dari Kemenpan RB
“RANHAM adalah cetak biru pemerintah pusat dan daerah dalam aktivitas pemenuhan, pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM,” kata Imam Jauhari, Minggu (9/4/2023).
Pria asli Pamekasan itu menuturkan, bahwa RANHAM berfokus pada empat sasaran kelompok rentan, diantaranya perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
"Penetapan fokus ini bertujuan untuk semakin meningkatkan implementasi, pemantauan, serta evaluasi RANHAM melalui sinergi antar instansi baik di pusat ataupun daerah," paparnya.
Selain itu, ia berharap, dapat menjadi terobosan dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan mempercepat dalam mengimplementasikan program-program HAM Nasional. Hal itu, merujuk pada hasil capaian Aksi HAM tahun 2022, maka dapat menjadi evaluasi bagi Kemenkumham dan Pemprov Jatim untuk aksi HAM 2023.
"Kendala dan hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga bisa dicari bersama-sama dalam forum ini apa solusi yang terbaik untuk mengatasinya," tuturnya.
Ia mengatakan, merujuk pada Perpres Nomor 53 tahun 2021, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, diamanatkan untuk melaksanakan sembilan aksi HAM. Namun, capaian target aksi HAM pada caturwulan I 2023, pemprov diamanahi untuk menjalankan 8 aksi HAM.
“Adapun pemerintah kabupaten/ kota diwajibkan untuk menjalankan 6 aksi HAM,” tutur Imam.
Dari aspek partisipasi, menurutnya pelaporan HAM pada caturwulan I Tahun 2022, cukup memuaskan. Oleh sebab itu, ia berharap, pada tahun ini juga bisa mengulang bahkan meningkatkan capaian tahun lalu. Kemudian, Kemenkumham Jatim siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kami tentu berharap seluruh pemerintah daerah baik pemprov maupun pemkab dan pemkot semuanya bisa berpartisipasi dan mengimplementasikan RANHAM dengan optimal,” tutup Imam. (cat/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
