SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Bupati Sumenep Achmad Fauzi telah mengumumkan pemberian sanksi terhadap 14 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai dari sanksi ringan hingga berat.
Namun, dari 14 ASN tersebut, tidak ada nama oknum PNS pengawas SD di Dinas Pendidikan Sumenep berinisial Arm yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) jasa kenaikan pangkat.
Baca Juga: Kabid GTK Disdik Sumenep Apresiasi Pengawas Berprestasi di Jambore GTK Hebat 2024
Hal ini diakui Miftahol Arifin, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep.
"Dari belasan ASN yang telah diberikan sanksi yang diumumkan oleh bapak Bupati Sumenep Achmad Fauz waktu itu tidak termasuk pengawas SD dinas pendidikan inisial Arm," terang Arifin saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).
Padahal, kasusnya sudah dilaporkan ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan sendiri kala itu telah melimpahkan kasus ke inspektorat untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga: Pengawas Disdik Sumenep Torehkan Prestasi di Jambore GTK Hebat 2024
Plt. Inspektur Inspektorat Sumenep R. Achmad Syahwan Effendy saat dikonfirmasi mengaku belum bisa memastikan kelanjutan kasus tersebut, kendati sudah ada hasilnya.
"Bagaimana hasilnya nanti bisa ditanyakan ke bapak bupati. Karena kami satuan pengawasan internal, bukan eksternal yang hasilnya hanya dikonsumsi bapak bupati," jelasnya.
Di sisi lain, Miftahol Arifin mengaku belum menerima pelimpahan kasus dugaan pungli pengawas SD dinas pendidikan dari inspektorat.
Baca Juga: Pesan Dandim 0827 Sumenep Usai Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Kantor Bupati
"Sejauh ini belum ada pelimpahan inspektorat ke kami," terang Miftahol Arifin.
Menurutnya, pemberian sanksi kepada oknum pengawas SD tersebut adalah ranah Dinas Pendidikan Sumenep. Tidak harus ke inspektorat. (aln/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News