SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Bupati Sumenep Achmad Fauzi telah mengumumkan pemberian sanksi terhadap 14 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai dari sanksi ringan hingga berat.
Namun, dari 14 ASN tersebut, tidak ada nama oknum PNS pengawas SD di Dinas Pendidikan Sumenep berinisial Arm yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) jasa kenaikan pangkat.
Baca Juga: Bappeda Sumenep Hadirkan 2 Narasumber dalam Sosialisasi GDPK
Hal ini diakui Miftahol Arifin, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep.
"Dari belasan ASN yang telah diberikan sanksi yang diumumkan oleh bapak Bupati Sumenep Achmad Fauz waktu itu tidak termasuk pengawas SD dinas pendidikan inisial Arm," terang Arifin saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).
Padahal, kasusnya sudah dilaporkan ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan sendiri kala itu telah melimpahkan kasus ke inspektorat untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga: Brida Sumenep Bersama LPPM Uniba Madura Lakukan Penelitian dan Pendataan Garis Kemiskinan
Plt. Inspektur Inspektorat Sumenep R. Achmad Syahwan Effendy saat dikonfirmasi mengaku belum bisa memastikan kelanjutan kasus tersebut, kendati sudah ada hasilnya.
"Bagaimana hasilnya nanti bisa ditanyakan ke bapak bupati. Karena kami satuan pengawasan internal, bukan eksternal yang hasilnya hanya dikonsumsi bapak bupati," jelasnya.
Di sisi lain, Miftahol Arifin mengaku belum menerima pelimpahan kasus dugaan pungli pengawas SD dinas pendidikan dari inspektorat.
Baca Juga: Bangun Kabupaten Sumenep, Pemkab Libatkan Berbagai Unsur
"Sejauh ini belum ada pelimpahan inspektorat ke kami," terang Miftahol Arifin.
Menurutnya, pemberian sanksi kepada oknum pengawas SD tersebut adalah ranah Dinas Pendidikan Sumenep. Tidak harus ke inspektorat. (aln/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News