PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, Akhmad Khasani (AK), ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Jumat (31/5/2024). Ia ditahan setelah diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus pemotongan dana insentif di internal BPKPD Kabupaten Pasuruan.
Penahanan ini dilakukan setelah penyidik kejaksaan melakukan serangkaian pemeriksaan secara mendalam selama kurang lebih 5 bulan terhadap sejumlah staf, dan para pejabat BPKPD Kabupaten Pasuruan. AK ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkannya.
Baca Juga: Warga Pandaan Jadi Korban KDRT WNA Australia, Penasihat Hukum Keluhkan Kinerja Polres Pasuruan
Sebelum ditetapkan tersangka, ia resmi mengajukan pensiun diri terhitung sejak 1 Maret kemarin. Artinya, dalam penetapan tersangka ini, AK sudah tidak lagi berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
Sementara menurut Lujeng Sudarto, Direktur Pusaka Kalau ada pejabat dapat dan minta uang dari khasani sangat tahu kalau duit itu berasal dari pemotongan insentif, "Ini artinya ada mens rea (niat jahat) dan actue reus (bisa dipidana)."
"Tetapi kalau pejabat lainnya dikasih Khasani (tidak minta) dan tidak tahu kalau itu dari pemotongan insentif, contoh ada kepala OPD saat mau umrah dikado mukena sama Khasani, tetapi dicatat dibukunya bendahara. Kalau dikasih tapi mereka tidak meski masuk di catatan bendahara bukan kategori pidana," imbuhnya.
Baca Juga: Persiapan Persekabpas Hadapi Liga Nusantara, Exco PSSI Rapat Bersama Klub Anggota Askab
Terpenting menurut dia, tersangka melakukan pemotongan itu atas insiatif sendiri atau persekongkolan, "Kalau itu persekongkolan maka APH harus mengusut tuntas hingga akar-akarnya." (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News