Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim saat memberi sambutan.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I T.A. 2024, Senin (1/7/2024). Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasir perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi validitas, dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.
Kegiatan yang digelar secara hybrid dan dilaksanakan di Aula Raden Wijaya itu dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, yang didampingi Saefur Rochim selaku Kadiv Administrasi, serta para Kepala UPT para Korwil Surabaya dan sekitarnya.
BACA JUGA:
- Cegah TPPU, Kemenkumham Jatim Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris
- 3 WBP Rutan Perempuan Surabaya Ikuti Pelatihan Kesehatan dari Kanwil Kemenkumham Jatim
- Lapas Ngawi Terima Kunjungan Pembimbing Kemasyarakatan Ditjen Pas
- Optimalkan Layanan Kesehatan di Rutan Perempuan Surabaya, Kanwil Kemenkumham Jatim Siapkan Kader
Dalam sambutannya, Heni menekankan pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah sebagai instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Laporan keuangan juga berfungsi memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik,” ucapnya.
Laporan keuangan, lanjut Heni, bukan sekadar dokumen statis, tetapi merupakan jendela informasi atas pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Sebab, di dalamnya terkandung informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban pemerintah yang disajikan secara sistematis dan mudah dipahami.
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim ialah kerja harus dilakukan secara akuntabel.
“Hal ini berarti bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cermat, teliti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, setiap pekerjaan juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” katanya.
Dukungan dari Kepala Satker sebagai KPA dalam penyusunan laporan keuangan, lanjutnya, juga memiliki peran dan wewenang yang penting dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran.
“Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu sirkel yang terlibat,” kata Heni.
Menurut dia, rekonsiliasi juga berperan penting dalam meminimalisasi perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. (cat/mar)
