Pj Gubernur Jatim Optimistis Pelaksanaan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, optimistis pelaksanaan pesta demokrasi serentak di 38 kabupaten/kota maupun provinsi berjalan aman, lancar, dan damai. Hal ini dikuatkan dengan kerja sama dan kesiapan Forkopimda baik dari sisi TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelejen Negara (BIN), hingga dukungan kepala daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jatim, Rabu (16/10/2024). Adhy mengungkapkan, kerja sama yang solid dari Forkopimda ini akan memberikan kepastian mitigasi dan antisipasi kerawanan, keamanan dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak akan berjalan aman, lancar dan kondusif.

"Kita punya pengalaman bersama, bahwa Pileg dan Pilpres digelar bersamaan pada Februari. Saya kira, saat ini kita menghadapi situasi yang sama," ucapnya.

Dari antisipasi Kapolda dalam mitigasi peta kerawanan, Pangdam dalam mendukung keamanan, Kajati dalam memberikan kepastian hukum serta Kabinda yang memberikan informasi khusus, suara udara sehingga kami bisa waspada. Kami sangat yakin dengan kesiapan Pilkada serentak 2024 ini," imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, pada saat Pileg dan Pilpres itu, Jatim selalu diwanti-wanti akan adanya potensi kerawanan. Tetapi yang terjadi semua berjalan aman dan lancar, "Ini berkat kerjasama semua pihak, baik forkopimda provinsi maupun kabupaten/kota serta KPU dan Bawaslu."

Selain aman dan lancar, partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 juga mengalami kenaikan dari 82,5 persen menjadi 84 persen, membuktikan keberhasilan Jatim dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Adhy pun berharap, partisipasi pemilih dalam Pilgub Jatim juga mampu mencapai 84% sama dengan Pilpres 2024. Maka ini membutuhkan perjuangan yang besar dalam menyosialisasikan Pilkada 2024.

"Saat ini bagaimana kita menghadapi 27 November 2024. Pilkada serentak memang beda dengan Pilpres 2024. Memilih gubernur sekaligus 29 bupati dan 9 wali kota," ujarnya.

Menurut dia, Jatim akan menghadapi daerah dengan pemilu kotak kosong sebanyak lima daerah. Kemudian head to head dua paslon sebanyak 25 daerah, persaingan tiga paslon 6 daerah dan 2 daerah dengan empat paslon. Ini akan berdampak pada bagaimana menghadapi potensi konflik sekaligus antisipasinya.

"Kami punya 20 pj bupati/ wali kota dan 13 sebagai pjs bupati / wali kota. Jadi kantor di Pemprov ini habis, semua turun di lapangan. Ini semua untuk membackup pelaksanaan pilkada di kabupaten/ kota," katanya.

Pihaknya pun memastikan, seluruh Pj, Pjs, maupun Plt terkendali dengan baik. Pihaknya berharap, peran Pj, Pjs dan Plt dalam memastikan pilkada berjalan dengan mulus dan lancar.

"Jangan ada masalah klasik seperti netralitas ASN. Kedua penggunaan fasilitas pemerintah untuk pemilu serta potensi politik uang, serta menjaga ketersinggungan unsur SARA dan intimidasi di ruang media," sebutnya.

Terkait dengan anggaran, Adhy meyakinkan seluruh kebutuhan telah disiapkan. Dari Rp 1,08 triliun telah dianggarkan sejak 2023 sebesar Rp 600 miliar dan Rp 486 miliar tahun 2024, "Semuanya sudah aman tercukupi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik."

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan terkait dengan kerawanan tersebut sudah menjadi PR. “Termasuk yang rawan di Madiun, ini yang terus kami upaya koordinasi. Termasuk juga saat ini ada banyak debat calon yang banyak pengerahkan masa itu juga menjadi kekhawatiran kami,” paparnya.

“Jadi saling mengihilangkan saling menyobek (APK) itu jika kami biarkan ada potensi untuk belas dendam, makanya hari ini kita kumpulkan Forkopimda di mana mereka harus siap bersinergi melaporkan sekecil apapun supaya bisa diantasipasi dan ditekan pada saat pemilu. Ini juga kondisi agak rawan pada kampanye ini karena bisa jadi ada ketersinggungan antara pendukung paslon,” paparnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News