Kantor DPRD Situbondo.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com – Kabar penelantaran jemaah umroh disorot oleh Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abd. Rahman. Ia meminta pertanggungjawaban Kemenag Situbondo atas kejadian penelantaran yang dilakukan oleh pihak travel.
Rahman mengatakan, bahwa permasalahan ini sudah menjadi fenomena yang merugikan di Situbondo. Ia menghendaki tidak ada lagi korban masyaraka karena travel umroh.
Baca Juga: RDPU Komisi IV DPRD Situbondo Soal Umroh: Jemaah Minta Ganti Rugi Rp328 Juta, PCNU Tidak Hadir
"Atas nama Wakil Ketua DPRD, jangan ada pihak yang dirugikan," tegasnya, Jumat (17/1/2025).
Dengan demikian, Rahman berharap Kemenag Situbondo bertanggung jawab atas permasalahan ini.
Walau menjadi kewenangan kemenag provinsi dalam fungsi pengawasan dan penindakan, tetapi kemenag punya jaringan di kabupaten. Ia berharap jaringan bisa berfungsi maksimal.
Baca Juga: Komisi II DPRD Situbondo Minta Irigasi yang Ditutup oleh Developer Perumahan di Mimbaan Dikembalikan
"Saya tidak ingin mendengar, kalau ini bukan kewenangan kemenag kabupaten atau kewenangan kemenag provinsi, tapi ini masih dalam lingkup kemenag, ketika tahu di bawah ada persoalan, ya Kemenag yang proaktif," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD tersebut juga mengimbau kepada pihak travel untuk menjaga komitmen kepada jemaah agar tidak dirugikan.
"Sebagai pelaksana harus mempertanggungjawabkan, ini memang betul bisa minta maaf, kalau memang harus ada ganti rugi, ya harus dibayar," katanya. (msn)
Baca Juga: Penanganan Banjir Dinilai Lamban, DPRD Situbondo Bakal Gelar Rakor dengan Pemangku Kebijakan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
