Dari kanan, Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan, dan Lutfi Dhawam saat menggelar rapat pimpinan. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Hasil fasilitasi Gubernur Jatim terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gresik yang diajukan pada 2024 sudah turun.
Raperda itu antara lain, Raperda Kabupaten Gresik tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
"Fasilitasi Raperda Kabupaten Gresik tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sudah turun dari Gubernur Jatim. Kami secepatnya menindaklanjutinya," kata Ahmad Nurhamim, Wakil Ketua DPRD Gresik kepada BANGSAONLINE, Minggu (19/1/2025).
Pria yang akrab disapa Anha itu menyebut, DPRD Gresik telah mengagendakan pembahasan raperda-raperda yang telah mendapatkan fasilitasi Gubernur Jatim sebelum diberlakukan.
"Senin (20/1/2025) besok, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik menggelar rapat dengan Bagian Hukum membahas raperda yang telah ada fasilitasi gubernur," jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Nurhamim menyampaikan, pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang telah mendapatkan fasilitasi gubernur adalah pemecahan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).
Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BPPKAD dipecah menjadi dua. Yaitu, Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Setelah fasilitasi gubernur turun, pemecahan BPPKAD dilakukan," terangnya.
"Nantinya, BPD hanya fokus menangani kerja-kerja pendapatan dan BKAD fokus menangani aset dan keuangan," pungkasnya. (hud/van)
