Aliansi Disabilitas Jombang Tuntut Perhatian dari Pemerintah Baru

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Aliansi Disabilitas Jombang meminta perhatian kepada pemerintah daerah yang baru agar bisa lebih memperhatikan kebutuhan disabilitas. Mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, kekerasan, sampai akses publik.

Hal itu disampaikan saat konferensi pers di Kantor Women Crisis Center (WCC), Jalan Pattimura Selatan, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Selasa (18/02/25) sore.

Dalam acara tersebut, mereka menyatakan jika hingga saat ini berbagai program layanan disabilitas belum berbanding lurus dengan komitmen pemerintah daerah untuk segera menghadirkan kebijakan disabilitas.

Koordinator Aliansi Disabilitas Jombang, Adib Sumarsono, menuntut ada langkah konkret dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas, oleh bupati dan wakil bupati terpilih.

Di antaranya, perempuan disabilitas korban kekerasan seksual sulit mengakses hak atas pemulihan.

"Belum ada jaminan ruang aman dan inklusif bagi disabilitas untuk terbebas dari perilaku kekerasan, bahkan pada level satuan pendidikan," ucapnya.

Diungkapkan, pada tahun 2024 lalu, remaja disabilitas perempuan berinisial ACS (17), menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di Kabupaten Jombang.

Saat itu majelis hakim di Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan vonis dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan membayar restitusi kepada ACS, sejumlah Rp5.672.000,00.

"Selama ini program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah masih jauh dari kata keberlanjutan. Terlebih sampai yang kekerasan seksual, ini sangat berbahaya," tambah Adib.

Selain itu, lanjut Adib, pihaknya juga menyesalkan terkait aksesibilitas layanan publik yang belum ramah disabilitas.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada kenyataannya masih banyak layanan publik di Kabupaten Jombang yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

"Ambil contoh, gedung pemerintah kabupaten memang dilengkapi dengan lift, nyatanya dalam setiap sesi kegiatan di gedung pemerintah, masyarakat dengan disabilitas masih sangat kesulitan akses untuk menuju ruang pertemuan rapat dengan menaiki tangga," tukasnya.

Di Kabupaten Jombang terdapat 17 sekolah luar biasa dengan total kurang lebih 1.000 peserta didik, belum termasuk siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah Inklusi.

Baginya, kemandirian disabilitas tidak hanya tentang memberikan pelatihan keterampilan atau pendidikan, namun bagaimana tentang menciptakan peluang yang setara dan inklusif di dunia kerja. (aan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News