Respons Wakil Ketua DPRD Gresik soal Pembangunan Kolam Retensi di Balongpanggang

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik menanggapi rencana kepala daerah terpilih yang ingin membangun kolam retensi di Kecamatan Balongpanggang untuk menanggulangi banjir luapan Kali Lamong saat rapat paripurna, Senin (3/3/2025).

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, meminta agar rencana pemerintah daerah setempat kembali membangun kolam retensi setelah pembangunan serupa di Desa Tambakberas, Kecamatan Cerme, dikaji secara cermat.

"Catatan kritisnya soal rencana pembuatan kolam retensi di Kecamatan Balongpanggang justru apakah kita sudah punya kajian potensi, dan problemnya terkait rencana program dimaksud," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (4/2/2025).

Ia lantas menyebutkan seberapa efektif kolam retensi itu menangani banjir akibat luapan Kali Lamong, atau menggunakan cara lain, seperti penanggulan (parapet), serta pembuatan sudetan untuk mengurai aliran air saat musim hujan.

"Semua harus pakai kajian yang matang dan logis," kata Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Apabila pembangunan kolam retensi itu diwujudkan, ia berharap tidak banyak membebani keuangan dari APBD.

"Bisa saja gratis mas pembuatan kolam retensi itu kalau bisa kita kolaborasikan dengan berbagai pihak," cetusnya.

Dalam penyampaian visi-misi kepala daerah terpilih untuk periode 2025-2030, Fandi Akhmad Yani menyatakan bakal kembali membangun kolam retensi yang kedua di Kecamatan Balangpangang. Hal tersebut disampaikan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala daerah dari Gerbangkertasusila.

"Kolam retensi ini untuk penampungan kiriman air jika terjadi hujan deras di hulu atau kabupaten tetangga Gresik," ucapnya.

Dalam penanganan banjir Kali Lamong, ia mengatakan penanggulangan banjir menjadi isu strategis, dan apabila melihat riwayat data pada 2020, ada 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 km jalan, 5.838 rumah, 3.057 hektare sawah, dan tambak yang sangat berdampak pada ekonomi warga.

"Seperti yang kita ketahui bersama, sumber utama bencana banjir di Kabupaten Gresik akibat dari luapan sungai Kali Lamong, yang memiliki panjang ± 62.000 meter. Dalam penanggulangan bencana banjir membutuhkan 282,78 hektare lahan untuk pembangunan tanggul dan 9 kolam retensi, yang membutuhkan investasi sebesar 795.4 miliar," paparnya.

"Dari 282,78 hektare lahan untuk pembangunan tanggul penahan banjir, sejak 2021-2024 telah dilakukan pembebasan lahan seluas 6,83 hektare atau sepanjang 5,109 km, dengan total anggaran sebesar Rp29,04 miliar. Sedangkan dalam pelaksanaan normalisasi Kali Lamong, pada 2021-2024 telah dilaksanakan sepanjang 44.58 km yang mana 42.20 km didanai melalui APBD dan 2,70 km didanai melalui CSR," imbuhnya.

Pada 7 Maret 2020, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Kali Lamong masuk dalam Perpres No.80 Tahun 2019, tentang percepatan pembangunan ekonomi nasional di kawasan Gerbangkertasusila.

"Untuk Kali Lamong di pemerintah pusat telah lama ada anggaran Rp1,040 triliun. Sudah lama anggaran ada. Tapi ada berbedaan sudut pandang dalam penanganan Kali Lamong di Kementerian PUPR. Ada yang minta ditinggikan tanggul untuk atasi banjir. Kalau ditanggul kisaran habis Rp800 miliar," katanya waktu itu.

Diungkapkan olehnya, penanganan Kali Lamong menjadi perhatian khusus Pemprov Jatim untuk segera dituntaskan. Sebab, banjir yang terjadi bisa menambah indeks kemiskinan hingga 80 persen.

"Makanya kami akan rapat dengan unit pelaksana teknis atau UPT terkait untuk membahas Kali Lamong," tuturnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News