Realisasi Pendapatan 2024 Tak Capai Target, DPRD Trenggalek Refocusing APBD Rp54 M

Realisasi Pendapatan 2024 Tak Capai Target, DPRD Trenggalek Refocusing APBD Rp54 M Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek.

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Realisasi pendapatan daerah pada APBD Trenggalek tahun 2024 gagal mencapai target. Dari Rp293 miliar yang ditargetkan, pendapatan daerah hanya terealisasi Rp281 miliar atau 95,37 persen.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, berdasarkan hasil pembahasan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Trenggalek.

"Realisasi pendapatan tahun 2024 kemarin ternyata di Trenggalek tidak tercapai seratus persen," kata Mugianto usai memimpin rapat Komisi II di lantai II Gedung DPRD Trenggalek, Kamis (6/3/2025).

Ia mengungkapkan, pendapatan yang tidak tercapai ini berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Sementara pendapatan lainnya telah mencapai target yang ditentukan.

Mugianto merinci, target pendapatan yang tidak tercapai ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dari target Rp140 miliar yang dibebankan, RSUD hanya mampu merealisasikan pendapatan di angka Rp128 miliar.

Selain itu, Komisi II juga mempertanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bakeuda untuk menyikapi adanya refocusing atau penyesuaian anggaran untuk tahun ini.

"Jadi kami dapat informasi langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu efisiensi perjalan dinas, kurang lebih 150 persen. Kemudian, honorarium di kegiatan-kegiatan juga dipangkas, lembur juga dipangkas kemudian biaya umum yang ada di sub kegiatan juga akan dikurangi, mamin juga akan dikurangi," ungkapnya.

Politikus Partai Demokrat tersebut menyampaikan total anggaran yang terkena refocusing pada tahun ini adalah Rp54 miliar.

Dengan adanya refocusing tersebut, pihaknya akan berupaya mencari strategi agar kegiatan yang telah direncanakan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa berjalan.

Dari angka Rp54 miliar tersebut, sebanyak Rp34 miliar adalah anggaran yang telah direncanakan oleh DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

Karena itu, Komisi II bakal fokus mencari solusi agar kegiatan yang telah direncanakan oleh DPUPR bisa terlaksana di tahun ini. (man/adv)