Khariri Makmun. Foto: ist
Banyak laporan yang mencuat tentang kandidat-kandidat yang harus mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk memperoleh dukungan dari pengurus wilayah maupun cabang. Muktamar, yang semestinya menjadi ruang sakral untuk menyeleksi pemimpin terbaik berdasarkan ilmu dan akhlak, berubah menjadi ajang pertarungan kepentingan dan kekuatan logistik. Figur yang tampil ke permukaan bukan selalu karena kedalaman keilmuannya, melainkan karena kecakapan membangun jaringan dan kekuatan politik.
Perubahan ini berpotensi mengaburkan prinsip dasar NU bahwa jabatan adalah amanah yang mesti dijaga, bukan sarana meraih kekuasaan atau ambisi pribadi. Jika proses pemilihan tidak disucikan dari pengaruh-pengaruh luar dan praktik transaksional, maka bukan hanya marwah kepemimpinan NU yang tergerus, tetapi juga kepercayaan warga nahdliyin terhadap arah perjuangan jam’iyyah.
Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keterbukaan intervensi pihak luar, baik dari unsur politik dalam negeri maupun kekuatan global. Maka perlu refleksi mendalam dari seluruh unsur NU untuk mengembalikan ruh kepemimpinan yang berangkat dari keikhlasan, keilmuan, dan keteladanan ulama.
Membangun Kepemimpinan Berbasis Integritas dan Keilmuan
Apa yang bisa dipelajari NU dari Iran? Pertama, bahwa kepemimpinan sejati dibangun dari keteladanan, bukan transaksionalisme. Ayatullah Khamenei tidak dipilih karena kekayaan atau jaringan politik, melainkan karena ketokohan keilmuan dan kesederhanaan hidup. Hal serupa pernah terjadi dalam sejarah NU. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahid Hasyim menolak jabatan kecuali bila dianggap perlu oleh ulama lain.
NU harus kembali ke sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang murni, tidak disusupi oleh kepentingan luar. Pemilihan Rois ‘Am harus dikembalikan ke tangan para masyayikh sepuh yang murni keikhlasannya. Sedangkan Ketua Umum Tanfidziyah harus dipilih berdasarkan rekam jejak, visi organisasi, dan komitmen terhadap khittah NU. Bukan karena logistik atau lobi kekuasaan.
Kedua, NU perlu membangun kemandirian ekonomi agar tidak tergantung proyek kekuasaan. Iran menunjukkan bahwa blokade ekonomi bisa dilawan dengan strategi ekonomi kerakyatan dan inovasi. NU memiliki jaringan pesantren, koperasi, dan umat yang kuat. Potensi ini harus diberdayakan untuk membiayai organisasi tanpa harus menjilat kekuasaan.
Ketiga, pendidikan politik warga NU harus diperkuat. Santri dan nahdliyin harus dibekali kesadaran kritis untuk menolak praktik politik uang. Mereka harus kembali menjadikan akhlak, ilmu, dan keistiqamahan sebagai standar dalam memilih pemimpin. Muktamar bukan pemilu legislatif. Ia adalah forum sakral memilih penanggung jawab umat.
Penutup
Kepemimpinan seperti Ayatullah Ali Khamenei menunjukkan bahwa Islam memiliki jalan alternatif dalam membangun peradaban. Islam tidak harus tunduk pada logika neoliberalisme global. Pemimpin tidak harus korup atau kompromistis. Dengan integritas, ilmu, dan spiritualitas, seorang pemimpin bisa membawa umat pada kemandirian, kehormatan, dan masa depan yang bermartabat.
Sudah saatnya NU bercermin pada figur seperti Ali Khamenei. Bukan untuk meniru ideologi Syiah, tetapi untuk meneladani prinsip integritas, keilmuan, dan pengabdian. Jika NU gagal memperbaiki proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan, maka bukan tidak mungkin NU akan kehilangan kepercayaan umat. Bahkan lebih parah lagi, NU hanya akan menjadi alat kekuasaan dan formalitas agama yang kehilangan ruh.
Kepemimpinan bukan soal jabatan, tetapi soal tanggung jawab. Dan NU, sebagai organisasi ulama, harus menjadi contoh utama bagaimana jabatan dipikul sebagai amanah, bukan alat dagang politik. Ali Khamenei adalah cermin keras bagi NU hari ini: bahwa tanpa integritas dan keberanian, organisasi sebesar apapun bisa kehilangan arah.
* Direktur Moderation Corner, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
