Soepomo
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Soepomo menyatakan instansinya tak terlibat dalam pembagian makanan lansia yang berstiker paslon tertentu. Ia menduga ada pihak-pihak lain yang mempolitisir pembagian makanan tersebut untuk kepentingan tertentu. Pasalnya, empat pihak yang terlibat dalam pembagian makanan tersebut, yakni Karang Wreda, catering, pengirim dan pemantau dari Dinsos telah membuat surat pernyataan tak melakukan itu.
“Saya gak ngomong kalo itu dipolitisir, tapi keempat perangkat yang berkaitan membuat pernyataan tak terlibat,” terangnya.
Baca Juga: Untuk Cawali Surabaya, Risma Dikabarkan Punya Dua Jago: Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan
Soepomo menegaskan, pihaknya tak segan mengambil tindakan tegas dengan memutus kerjasama dengan beberapa perangkat binaan Dinsos tersebut, jika mereka terbukti terlibat dalam masalah politik tersebut.
“Karang Wreda, Katering jika main-main saya putus kerjasamanya,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengaku, pihaknya siap dimintai keterangan oleh panwas guna mengklarifikasi dan menyelidiki kasus tersebut. Ia menerangkan, pemberian makanan tambahan bukan saja kepada para lansia, namun juga masyarakat miskin, orang telantar, penyandang cacat dan Yatim Piatu.
Baca Juga: PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?
Dalam distribusi makanan itu, Dinas Sosial bekerjasama dengan Karang Wreda dan pihak lainnya. “Pemberian makanan sehari satu kali itu, kita kerjasama dengan Karang Wreda di masing-masing kelurahan,” katanya.
Ia menambahkan, pembagian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan itu dilakukan secara door to door. Pasalnya sebagian dari penerima makanan tersebut kondisi fisiknya lemah. “Kalau lansia gak bisa jalan, bagaimana pengambilannnya, kan harus dikirim,” jelasnya.
Sementara itu, menanggapi kasus beredarnya makanan lansia yang berstiker pasangan calon di RT 05 RW 04 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser menegaskan, bahwa hal itu tidak berkaitan dengan birokrasi.
Baca Juga: PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya
Pasalnya, selain empat pihak yang berkaitan dengan pembagian makanan lansia, yakni Pengurus Karang Wreda, Catering, pengirim dan pemantau dari dinsos telah menyatakan tidak melakukan penempelan stiker paslon, dengan membuat surat pernyataan.
Aparat pemerintah kota Surabaya juga dilarang terlibat dalam kegiatan pilkada. “Kita dilarang main-main seperti itu, kan ada aturan ASN (Aparatur Sipil Negara),” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya telah mewanti-wanti agar aparaturnya tidak terlibat kegiatan politik praktis, dengan melayangkan surat edaran ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Baca Juga: Di Depan 700 Kiai MWCNU-Ranting NU se-Surabaya, Kiai Asep: Wali Kota Surabaya Harus Kader NU
“Pak Sekda sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa PNS harus netral dan fokus memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” papar mantan Camat Sukolilo.
Fikser yakin, seluruh PNS di lingkungan pemerintah kota mentaati ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Apalagi, beberapa waktu lalu, kementerian pendayagunaan aparatur negara (Kemen PAN) mensosialisasikan langsung ke Surabaya.
“KemenPAN kan sudah sosialisasi ke Balai Kota agar PNS netral pada pilkada,” terang pria asal Papua ini.
Baca Juga: Rekap Pilkada Surabaya Tingkat Kecamatan Selesai: Risma-Whisnu 86,35%, Rasiyo-Lucy 13,65%
Alumnus STPDN ini mengaku inspektorat pemerintah kota tak turun ke lapangan guna menyelidiki kasus tersebut. Pasalnya, menurut Fikser, masalah makanan lansia berstiker paslon berkaitan dengan masalah politik. “Silahkan panwas yang membuktikan, siapa yang melakukan itu,” katanya. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
