Aksi Warga Desa Banjar Asri dan Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin saat menyambut rombongan komisi 7 DPR RI yang meninjau rencana pengeboran baru sumur lapindo. foto: nanang ichwan/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI yang dikomandani oleh Wakil Ketua Komisi, Syaikul Islam Ali untuk meninjau lokasi rencana pengeboran minyak oleh pihak Lapindo disambut demo oleh warga dua desa, Jumat (22/1).
Warga menerikkan penolakan rencana pengeboran minyak yang berada di lokasi Desa Kedung Banteng kepada rombongan yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup saat berkunjung.
Baca Juga: Pegiat Kebencanaan ini Raih Gelar Doktor
Puluhan pendemo dari dua Desa yakni Desa Banjar Asri dan Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin itu juga membentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan kecaman dan permintaan bantuan kepada Presiden Jokowi.
Kedatangan rombongan DPR RI Komisi 7 itu nampaknya tercium oleh sebagian warga yang pro dengan rencana penggeboran di sumur Tanggulangin 1 itu.
Saat memasuki lahan rencana pengeboran dan melihat-lihat lokasi, seorang warga warga Rt 4 Rw 2 Desa Kedung Banteng, Istafuddin, mengajak rombongan Komisi 7 melihat ke rumah salah satu warga yang sudah terpasang pipa Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas RT) di Rt 5 Rw 2 Desa Kedung Banteng. Dia menyatakan mendukung rencana pengeboran minyak. "Ini kan kepentingan bersama, dan juga ada manfaatnya bagi bersama. Kami setuju saja," ujarnya usai melihatkan rombongan komisi 7.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Tuntaskan Sertifikat Aset Korban Lumpur di Porong
Namun, pernyataan Istafuddin itu ditampik warga Kedung Banteng yang menolak rencana pengeboran. "Apapun alasannya, kami menolak rencana pengeboran baru sumur minyak dari lapindo," kata Fatimah (50), warga Rt 4 Rw 2 Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin.
Perempuan yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dengan rencana penggeboran sumur minyak itu mengungkapkan, jika warga trauma dengan adanya semburan lumpur Lapindo. "Warga trauma, pokoknya kami tetap menolak," ungkapnya. Ia bersama puluhan ibu rumah tangga yang lain menyebutkan bahwa ada tiga orang warga yang bertanggung jawab yaitu Istafuddin, Lukman dan M. Khoiri.
"Mereka itu yang harus bertanggung jawab, karna memprovokasi warga untuk setuju. Dapat uang banyak itu," ungkapnya, dengan nada emosi.
Baca Juga: 17 Tahun Lumpur Lapindo, Korban Berharap Ada Bacapres yang Komitmen Membantu
Meski demikian, penolakan warga dua Desa terhadap rencana penggeboran baru sumur minyak Lapindo itu ternyata juga didukung Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Syaikhul Islam Ali.
Anggota DPR dari Fraksi PKB itu secara tegas mendukung warga untuk menolak pengeboran baru sumur lapindo. "Ini suara rakyat, aspirasi warga Sidoarjo. Secara tegas kami menolak," katanya, usai melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Sidoarjo H. Jonathan Judianto beserta SKPD, Dirjen Migas, PT. Lapindo Brantas Inc di Pendopo Delta Wibawa dalam kunjungan kerja.
Ia meminta, tidak hanya ditunda untuk dievaluasi rencana pengeboran sumur baru itu, akan tetapi pihaknya meminta pihak Lapindo membatalkan rencana pengeboran sumur baru. "Jadi tidak ada pengeboran lagi sumur baru di sekitar semburan lumpur lapindo," tegas putra Gus Ali kepada wartawan.
Baca Juga: Safari Ramadan, Minarak Brantas Gas dan Bakrie Amanah Santuni Anak Yatim
Syaikhul meyatakan bahwa dirinya mendukung dan mempersilahkan lapindo mengebor sumur baru asalkan tidak di sekitar semburan lumpur lapindo. "Silahkan kalau mau mengebor di laut atau di daerah yang aman, kami dukung dan kami hormati," jlenteh DPR dari Dapil Sidoarjo-Surabaya itu.
Meski satu komisi, pernyataan berbeda dilontarkan oleh anggota Komisi VII dari PKS, Iksan Qolba Lubin. "Tanpa bermaksud melecehkan tim kajian yang dibentuk gubernur (Tim ITS, red), saya pikir kita perlu mendengarkan tim independen lainnya. Maaf saja, kita semua tahu bagaimana kajian-kajian yang selama ini ada, jangan-jangan seperti itu juga," katanya.
Pernyataan itu dikemukakan Iksan Qolba Lubin menanggapi pernyataan PJ Bupati Sidoarjo Jonathan Juadianto bahwa kini Pemerintah, SKK Migas dan Lapindo Brantas tinggal sepakat menunggu hasil kajian tim dari ITS yang dibentuk Gubernur Jatim Soekarwo. “Tim akan bekerja selama 3 bulan. Kami sudah sepakat menunggu hasil kajian itu, apapun hasilnya,” kata Jonathan.
Baca Juga: Mengandung Logam Tanah Jarang, Begini Harapan Korban Lumpur Lapindo
Soal perlunya menghadirkan peneliti atau tim peneliti independen juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha. Menurutnya, wajar anggota Komisi VII menghadirkan peneliti independen dalam rapat dengar pendapat agar bisa didapat kesimpulan yang komprehensif aman tidaknya rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas di desa Kedungbanteng.
“Saya setuju kita perlu mendengarkan juga kajian yang dilakukan peneliti independen, di luar tim yang sudah dibentuk. Ini penting agar kita punya pertimbangan yang lengkap,” ucapnya. (nni/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
