Sidak UN SLTA, Komisi D DPRD Gresik Minta Dispendik Cegah Kecurangan

Sidak UN SLTA, Komisi D DPRD Gresik Minta Dispendik Cegah Kecurangan Anggota Komisi D, Noto Utomo dan Sudjono saat sidak UN di SMAN I Manyar. foto: syuhud/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - UN (Ujian Nasional) tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), yakni SMA, MA dan SMK sederajat yang berlangsung mulai Senin (4/4) kemarin mendapatkan atensi serius Komisi D DPRD Gresik.

Komisi yang membidangi soal pendidikan ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UN di semua sekolah. Di antara sekolah yang telah disidak Komisi D yaitu SMA 1 Kebomas dan SMA 1 Manyar.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"Sidak ke SLTA yang melakukan UN ini bentuk kepedulian dan perhatian kami terhadap UN 2016," kata Anggota Komisi D DPRD Gresik, Noto Utomo.

Bagi Komisi D, UN SLTA 2016 merupakan salah satu parameter keberhasilan Dinas Pendidikan (Dispendik) dan sekolah penyelenggara dalam mendidik siswa selama 3 tahun.

Sehingga, tingkat kelulusan siswa SLTA dalam UN tahun 2016 ini akan dijadikan patokan Komisi D untuk menakar keberhasilan penyelenggara pendidikan di Kabupaten Gresik. "Komisi D akan terus pantau pelaksanaan UN dengan cara sidak dan pengawasan bentuk lain," tutur politisi muda PDIP asal Kecamatan Bungah ini.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Komisi D, lanjut Noto, berharap agar UN tingkat SLTA tahun ini benar-benar bersih dari kecurangan. Sebab, tindakan tersebut kalau benar terjadi, maka bukan hanya lembaga sekolah saja yang tercoreng. Namun, Kabupaten Gresik juga yang akan terkena imbasnya. Sebab, kondisi seperti itu juga pernah terjadi di kabupaten tetangga tahun lalu.

"Masih terngiang di ingatan masyarakat, kasus kebocoran soal yang dilakukan tersistimatis di wilayah Kabupaten Lamongan. Kasusnya mencuat dan jadi konsumsi publik hingga tingkat nasional dan menjadi bahan evaluasi para elite pemerintah. Sehingga, kasus itu bisa menimbulkan citra buruk terhadap kabupaten bersangkutan," ungkap anggota FPDIP DPRD Gresik ini.

Oleh karena itu Komisi D meminta Dispendik harus bisa memprotek hal sekecil apa pun yang dapat mencederai hasil UN SLTA di Kabupaten Gresik 2016. "Jangan sampai ada kasus kebocoran soal, contekan, oknum pengawas bermain curang dan lainnya," harapnya.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

Komisi D tambah Noto, juga berharap bahwa tingkat kelulusan UN pada tingkat SLTA tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Noto mengakui, bahwa UN yang berlangsung di Kabupaten Gresik setiap tahunnya berjalan sangat baik. Sebagai contoh, UN pada tahun 2015. Banyak siswa yang berhasil mendapatkan nilai baik, baik di tingkat Kabupaten Gresik maupun tingkat Jawa Timur.Sehingga, bisa membawa nama baik Kabupaten Gresik.

Hal ini, masih kata Noto, dikarenakan Kabupaten Gresik dalam pengalokasian anggaran sektor pendidikan jadi barometer daerah lain. Bahkan, tingkat nasional. Sebab, untuk alokasi anggaran sektor pendidikan sudah bisa tembus 37 persen.

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029

"Padahal sesuai amanat UU tingkat nasional saja belum bisa tembus 20 persen," paparnya.

Noto mengakui, dari hasil sidak Komisi D terhadap pelaksanaan UN tingkat SLTA 2016, banyak kendala yang dihadapi oleh sekolah penyelenggara.

Sebagai contoh, untuk penyelenggaraan UN berbasis UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Banyak sekolah yang harus menyewa mesin genset untuk antisipasi listrik padam, karena mereka tidak ada anggaran untuk pengadaan genset.

Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung

"Pada RAPBD 2017 mendatang kami minta SKPD terkait ajukan anggarkan untuk genset," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO