Damayanti Buka-Bukaan Suap Infrastruktur, Sebut Komisi V Punya Sistem Bagi Fee

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kasus suap pembangunan jalan proyek Kemenpupera yang melibatkan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti memasuki babak baru. Damayanti menyebut jika pembagian fee sudah menjadi sistem di Komisi V DPR.

Hal itu diungkapkan kala menjadi saksi dalam kasus itu, dengan terdakwa Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), terkait proyek pembangunan jalan Tehoru-Laimu senilai Rp 41 miliar di Maluku Utara Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/4) kemarin.

BACA JUGA:

"Pak Amran menginstruksikan Abdul untuk membayarkan fee yang sudah ada judul dan kode kepemilikan masing-masing. Fee untuk pembangunan jalan di Tehoru-Laimu," kata Damayanti saat menjadi saksi untuk terdakwa Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/6) dikutip dari detik.com.

Amran Hi Mustary adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX meliputi Maluku dan Maluku Utara. Damayanti mengaku tak tahu mengenai pengaturan besaran fee tersebut, hanya saja ia menyebut pemberian fee kepada anggota dari rekanan telah menjadi sistem di Komisi V.

"Saya kurang tahu (soal pengaturan besaran fee). Itu sudah sistem, ketika saya masuk di komisi V," ujar Damayanti.

"Fee itu memang menjadi hak pemegang aspirasi?" tanya majelis hakim.

"Iya, sesuai sistem yang sudah ada di Komisi V. Mengalir saja," lanjutnya. "Kalau terima sistem begitu kan ditangkap KPK saudara," ucap majelis hakim.

Damayanti menjelaskan, total fee yang ia terima dari Abdul adalah 328 ribu dollar singapura. Di mana 80 ribu dollar singapura dari uang tersebut diserahkan ke Julia Prasetyarini alias Uwi dan Dessy A. Edwin selaku perantara. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jika ditotal dengan yang diterima Uwi dan Dessy maka total pemberian fee dari Abdul adalah 8 persen dari nilai proyek.