Demo ke Kantor Pemkab, Mahasurya: 99 Hari Kerja Bupati Sumenep Gagal

SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Sebanyak 10 mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) melakukan aksi ke kantor Pemkab Sumenep, Rabu (25/5). Aksi mereka merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja bupati dan wakil bupati selama 99 hari kerja. Versi mereka, 9 program yang dicanangkan dalam 99 hari kerja itu gagal.

Ketua Mahasurya, Bisri Gie, memaparkan semua program yang dicanangkan dalam 99 hari kerja tidak berjalan maksimal. Bahkan dinilai hanya sebatas formalitas belaka. Program yang dimaksud di antaranya pembentukan wirausahawan muda, revitalisasi pasar tradisional, optimalisasi pelayanan rumah sakit, penataan Taman Bunga sebagai wisata kota, penataan dan penerbitan perizinan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), absensi online bagi PNS, pembentukan BUMDes, dan serap apirasi untuk penyusunan RPJMD.

Baca Juga: Pesan Dandim 0827 Sumenep Usai Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Kantor Bupati

“Semua program kami anggap gagal,” tegas Bisri.

Bisri membeberkan, program pembentukan wirausahawan muda salah sasaran, karena pesertanya banyak yang sudah tua, juga tidak termaktub dalam RPJMD. Sementara revitalisasi pasar tradisional tidak dilakukan, terbukti tidak ada langkah konkret yang mengarah pada perkembangan pasar. Optimilisasi pelayanan rumah sakit juga tidak maksimal, kerena pelayanan ternyata tetap lambat dan mengecewakan. Taman Bunga yang direncanakan sebagai wisata Kota juga tidak berjalan, karena aktivitas PKL tetap berlangsung.

Selain itu, kata Bisri, perizinan juga tidak beres, terbukti Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) tidak merilis rumah makan yang berubah fungsi menjadi kafe dan menyalahi aturan. Sedangkan pembangunan RTH dinilai main-main, karena izin mendirikan bangunan di lahan produktif tetap diterbitkan. Absen online juga dinilai tidak serius, sebab PNS tetap keluyuran di saat jam kerja. Terkait pembentukan BUMDes, pemkab belum melakukan sosialisasi terpadu tentang potensi perekonomian yang bisa dimaksimalkan melalui BUMDes.

Baca Juga: Dinsos Sumenep Bersama USAID ERAT Gelar Workshop untuk Susun RAD Pemenuhan Hak Disabilitas

“Sementara serap aspirasi untuk penyusunan RPJMD tidak efektif dan belum mencerminkan keterwakilan masyarakat secara umum,” urai Bisri.

Berdasarkan fakta itu, Bisri mendesak Bupati dan Wakil Sumenep melakukan langkah konkret dalam merealisasikan program unggulan yang dijanjikan. Selain itu, dia berharap pimpinan SKPD dievaluasi secara terbuka ke publik, dan mencopot pimpinan SKPD tersebut jika kinerjanya buruk. Dia juga berharap dilakukan penyusunan ulang RPJMD yang ditengarai tidak mewakili kepentingan masyarakat umum.

Massa bersikukuh tidak akan bubar jika tidak ditemui langsung Bupati Sumenep, Busyro Karim, dan Wakil Bupati, Achmad Fauzi. Setelah dilakukan lobi antara massa dengan aparat kepolisian yang berjaga, akhirnya dua perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk ke kantor Pemkab untuk menemui Bupati dan Wakil Bupati. Tapi sayang, sweeping yang dilakukan untuk bisa bertemu dengan orang nomor satu dan dua di Sumenep itu kandas, sebab keduanya sedang berada di luar daerah.

Baca Juga: Ciptakan Udara Bersih dan Berkualitas, DLH Sumenep dan Medco Energi Tanam Ribuan Pohon

Perwakilan massa akhirnya ditemui oleh Sekda, Hadi Soetarto, dan beberapa pimpinan SKPD. Setelah menyerahkan berkas rekomendasi kepada Sekda tentang penilaian terhadap 99 hari kerja bupati, dua mahasiswa tersebut kembali lagi ke teman-temannya di luar pagar, dan segera membubarkan diri dengan tertib. (mat/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News