
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Sejumlah aktivis Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) kembali mendatangi kantor Pemkab Sumenep, Senin (6/6). Tapi kali ini mereka hanya melakukan hearing, bukan aksi seperti sebelumnya.
Koordinator Mahasurya, Bisri Gie, mengaku sebenarnya ingin melakukan aksi sebagai protes atas tidak maksimalnya janji bupati Sumenep dalam 99 hari. Tapi karena hari ini merupakan awal bulan puasa, maka langkah yang diambil adalah hearing.
Baca Juga: Usai Dilantik, Bupati Sumenep Komitmen Bangun Sumenep dengan Evaluasi Program yang Telah Berjalan
“Apalagi ada iktikad baik dari Humas untuk memfasilitas bertemu langsung dengan bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Menurut amatan Bisri, sebanyak 9 program unggulan yang dicanangkan sama sekali tidak terealisasi dengan maksimal. Dia menyebut soal perizinan yang tidak beres. Katanya, proses perizinan terindikasi tidak profesional, terlebih saat Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) dimintai data rumah makan yang berubah fungsi, sama sekali tidak direspon.
“Ini menandakan realisasi 9 program unggulan itu tidak beres,” ungkapnya.
Baca Juga: Demi Wujudkan Swasembada Pangan, DKPP Sumenep Gencar Sosialisasi dan Dorong Peningkatan Hasil Tani
Bisri melanjutkan, program lain seperti pembentukan wirausaha muda, revitalisasi pasar, optimalisasi pelayanan rumah sakit, penataan Taman Bunga, RTH, absensi online, pembentukan BUM-DES, dan serap aspirasi untuk RPJMD juga tidak ada yang maksimal.
Semua aktivis mahasiswa ditemui langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Kaim, dan Wakil Bupati, Achmad Fauzi, di salah satu ruang rapat kantor Pemka setempat. Di sana juga terlihat beberapa pimpinan SKPD mendampingi bupati.
Usai pertemuan, Busyro memaparkan program 99 hari bersifat berkelanjutan, artinya tidak sesempurna di bayangan banyak kalangan.
Baca Juga: Anggota DPRD Sumenep Ingatkan Agar Raperda KDRT Segera Dibahas Bersama Pemda
“Program 99 hari memang tidak akan selesai sempurna. Itu usaha pemerintah untuk membedakan dari program lainnya,” jelasnya. (mat/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News