Foto suami istri tersangka pemalsu vaksin Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurahman warga Kemang Pratama Regency, Bekasi jadi viral di Facebook. Netizen mengutuk tindakan keduanya.
"Badan POM aktif melakukan koordinasi untuk mengetahui keaslian kandungan produk yang diduga palsu," kata Bahdar.
Menurut Bahdar, vaksin dari 28 sarana tersebut masih dalam pengujian, sehingga belum diketahui keaslian kandungannya. Adanya dugaan palsu karena harga beli vaksin oleh sarana tersebut dilaporkan sangat murah.
Menurut Bahdar, selisih harga antara vaksin palsu dengan yang dijual resmi cukup lebar. Misalnya, vaksin Pediacel dengan harga resmi sekitar Rp 800.000 sampai Rp 900.000, sedangkan palsunya dijual sekitar Rp 300.000-an.
"Dengan harga miring seperti ini, sarana kesehatan yang waras sudah seharusnya sudah bisa mencurigai adanya pemalsuan. Harusnya dia (sarana kesehatan-red) beli di sarana resmi," kata Bahdar.
Bahdar mengatakan, Badan POM hanya berwewenang untuk mencegah jangan sampai vaksin tersebut menyebar lebih luas. Sedangkan untuk sanksi terhadap sarana tersebut merupakan kewenangan Dinas Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, dan kepolisian.
Bila sarana kesehatan tersebut terbukti sebagai penjual atau penadah, maka murni sebagai tindak kriminal.
"Kalau umpamanya kesalahan sarana kesehatan hanya membeli di jalur tidak resmi, mungkin hanya dikasih teguran atau sanksi administrasi. Tapi dengan kondisi sekarang, kemungkinan sebagai pelaku atau penadah, berarti sudah masuk kriminal," kata Bahdar.
Sementara Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku setuju apabila pelaku pemalsu vaksin dihukum mati. Sebab, perbuatan para pelaku sudah mengancam keselamatan banyak anak dan balita.
"Kalau sampai merusak generasi kita, pantas menurut saya (dihukum mati)," kata Nila di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Nila mengatakan, anak balita yang menggunakan vaksin palsu otomatis keselamatannya akan terancam. Sebab, vaksin palsu yang sudah dicampur dengan gentacimin tidak akan berefek apa pun bagi kekebalan tubuh.
Nila menambahkan, dengan terungkapnya sindikat pemalsu vaksin ini, Kementerian Kesehatan akan mengadakan vaksinasi ulang untuk mengecek balita yang terkena dampaknya. Vaksinasi ulang ini, tambah dia, bisa dilakukan tanpa dipungut biaya.
"Kita periksa kekebalan tubuhnya ada (vaksin) atau tidak. Kalau tidak ada, ya kita berikan vaksin," ucap Nila. (tic/det/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
