Pengungsi Syiah Sampang Disarankan Transmigrasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Jawa Timur mengusulkan kepada Pemprov Jatim supaya ratusan pengungsi syiah Sampang yang selama ini ditampung di Rusun Jemundo Sidoarjo disarankan mengikuti program transmigrasi. Tujuannya, supaya mereka bisa hidup mandiri dan tidak membebani lagi pemerintah.

"Saya mengusulkan supaya 330 jiwa pengungsi syiah Sampang disarankan ikut program transmigrasi supaya mereka bisa hidup mandiri di tempat baru, karena mereka belum memungkinkan kembali ke kampung halamannya," ujar Mochammad Eksan anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (15/9).

Baca Juga: 265 Eks Pengungsi Syiah di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo Dipulangkan Ke Kampung Halamannya Sampang

Menurut politisi asal Partai NasDem ini, para pengungsi korban konflik syiah menempati Rusun Jemundo Sidoarjo sejak 20 Juni 2013 atau sudah hampir 3 tahun lebih memang menjadi tanggungjawab pemerintah. Bahkan mereka mendapat uang jatah hidup (jadup) sebesar Rp 700 ribu per jiwa.

"Apa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim itu sudah manusiawi. Tapi untuk solusi jangka panjang, juga perlu dipikirkan mulai sekarang. Transmigrasi itu salah satunya," jelas politisi asal Jember ini.

Selain ikut transmigrasi, Eksan juga menyarankan supaya pengungsi syiah diberikan pelatihan dan diikutkan job fair atau didistribusikan ke berbagai perusahaan supaya mereka memiliki pekerjaan tetap. "Kalau perlu mereka disalurkan menjadi penjaga perumahan atau pekerja rumah tangga di rumah-rumah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim," ungkapnya.

Baca Juga: Sebut Denny Siregar Tokoh Syiah, Ustad Adi Ungkap Pertemuan 300 Yayasan Syiah di Gereja Malang

Ia juga kurang sepakat jika jatah hidup pengungsi syiah dihentikan saat mereka belum bisa hidup mandiri. "Kalau jadup dihentikan sedangkan mereka belum bisa hidup mandiri itu kurang manusiawi. Apalagi mereka juga warga Jatim sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah," imbuh Eksan.

Terpisah, Kadisnakertransduk Jatim, Sukardo mengatakan bahwa program transmigrasi itu tidak bisa mendadak dan harus melalui usulan atau rekomendasi dari Bupati/Wali Kota setempat. "Sebelum diberangkatkan calon transmigran juga harus mengikuti pelatihan supaya dapat memenuhi persyaratan sesuai bidang yang akan didalami, seperti perkebunan, pertanian atau kelautan," bebernya.

Lebih jauh mantan Sekwan DPRD Jatim itu menjelaskan, hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 3.600 calon transmigran asal Jatim yang menunggu (waiting list) untuk diberangkatkan ke 16 provisi yang menerima program trnasmigrasi.

Baca Juga: Ngaku Kiai Lasem, Nuduh Gus Dur Syiah, Ini Jawaban Penulis Ensiklopedi Gus Dur

"Jatah transmigran Jatim hanya sebanyak 550 orang per tahun. Selain mendapatkan lahan garapan 1-2 hektar, mereka juga akan mendapat jadup selama 1 tahun atau ditambah 8 bulan jika para transmigran baru belum dapat berproduksi," ujar Sukardo.

"Program transmigrasi itu sekarang tidak mudah, makanya eks Gafatar juga tidak bisa langsung mengikuti program transmigrasi karena harus melalui rekomendasi kepala daerah setempat. Pengungsi syiah juga demikian," pungkas mantan Sekretaris DPRD Jatim itu. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News