GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Gresik menargetkan pada tahun 2019 nanti tidak ada lagi kawasan kumuh. Pernyataan ini disampaikan Sekda Gresik, Djoko Sulistio Hadi saat membuka sosialisasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Gresik tahun 2016 di Ruang Mandala Bakti Praja, Selasa (18/10).
Menurut ia, untuk menghilangkan kawasan kumuh sampai nol persen, pemerintah harus merealisasikan peningkatan akses air minum dan pembenahan infrastruktur sanitasi terpadu dengan program lainnya. ”Untuk tujuan itu, kami mengundang semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Sekda menyatakan, di Gresik ada 181 hektar kawasan perumahan dan permukiman kumuh. “Dari data yang ada, areal kumuh tersebar di 103 desa dan kelurahan di lima Kecamatan. Untuk menghilangkan kawasan kumuh, perlu koordinasi semuanya dan kepada para kepala SKPD untuk mengambil perannya masing masing sesuai tugas dan fungsinya," terang mantan Kepala Inspektorat ini.
Kepala DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Pemkab Gresik Bambang Isdianto, didampingi Kabag Humas Suyono mengatakan, tahap awal pihaknya melaksanakan program perbaikan dan pembangunan saluran air.
”Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan program perbaikan dan perbaikan saluran air dengan total anggaran sebesar Rp 4,5 miliar dari dana APBN. Upaya terbaik untuk menghilangkan kekumuhan dengan pendekatan program Cipta Karya,” ujarnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Untuk merealisasikan akses air minum masyarakat Gresik sampai seratus persen, Bupati memprogramkan tahun 2019 seluruh masyarakat Gresik bisa dilayani oleh PDAM. “Sesuai bisnis plan PDAM Gresik, tahun 2017 ada penambahan produksi PDAM dengan memanfaatkan air dari PT Drupadi sebesar 400 liter per detik dan PT Dewata Bangun Tirta sebesar 200 liter per detik," katanya.
Ia menambahkan, bahwa pada tahun 2018 ada peningkatan produksi PDAM Gresik. Hal ini sesuai dengan pasokan air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) serta dari air Umbulan."Sehingga pada 2019 seluruh masyarakat Gresik bisa menikmati air PDAM," pungkasnya.
Selain dihadiri dihadiri seluruh kepala SKPD, kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Satker Pengembangan Infarstruktur Permukiman (PIP) Provinsi Jawa Timur, Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Timur, Camat, Kepala kelurahan, Kades dan Tim koordinator kota serta para perwakilan dari Badan Keswadayaan masyarakat di lima Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti dan Driyorejo. (hud/rev)
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News