JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo menilai ada aktor politik di balik demo terhadap Basuki T Purnama (Ahok) terkait dugaan kasus penistaan agama. Sayang, Jokowi tak membeberkan siapa aktor politik tersebut. Hal ini membuat posisi mantan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kian tersudut.
Bagaimana tidak, sebelum aksi unjukrasa ratusan ribu umat Islam beredar kabar bahwa SBY dituding sebagai orang yang menggerakkan demo pada 4 November lalu. SBY pun mendadak menggelar konferensi pers. SBY marah lantaran ada yang menudingnya sebagai penggerak massa aksi. Lalu dikaitkan dengan aktivitas politik putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang tengah bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta.
Baca Juga: Ikut Suarakan Aspirasinya, Ratusan Perangkat Desa di Tulungagung Berangkat ke Jakarta
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendesak Presiden Jokowi mengungkap aktor politik yang menunggangi ratusan ribu massa yang mendemo Ahok. Hinca menantang pemerintah untuk mengusut tuntas aktor politik tersebut jika benar ada.
"Adalah fakta bahwa ada banyak sekali pengunjuk rasa yang turun menyampaikan aspirasinya yang sangat terang dan jelas. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ada aktor politik di balik demo 4 November sebaiknya mendorong pemerintah untuk mengusutnya dengan baik," kata Hinca seperti dilansir Merdeka.com, Minggu (6/11).
Pengusutan dinilai penting, agar hal itu tidak menimbulkan polemik baru. Apalagi baru-baru ini, katanya, Ketua Umum Demokrat SBY merasa tersudutkan dengan tudingan orang yang menggerakkan demo kepada Ahok 4 November kemarin.
Baca Juga: Kecewa Dengan Praktik Kotor Peradilan, Gerakan Pemuda Madura Bakar Kemenyan di Makamah Agung RI
"Supaya tidak ada yang mengambang tetapi menjadi terang dan jelas," jelas Hinca.
Hinca mengatakan, tuntutan para pengunjuk rasa sudah jelas, meminta agar Ahok diproses hukum. Pemerintah pun telah meminta Polri segera memberikan kepastian terhadap kasus tersebut.
"Sekali lagi tuntutan para pengunjukrasa terang dan jelas dan sudah pula direspons pemerintah yang memerintahkan Polri melakukan tugasnya secara cepat tegas dan terbuka paling lambat dua pekan. Masyarakat tentu menunggu proses hukum yang sedang ditangani penyidik dan karenanya harus dihormati," tegas dia.
Baca Juga: 50.000 Buruh Geruduk Istana Presiden, Ada Apa?
Sebelumnya, setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.
Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.
Tim pemenangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni, Imelda Sari ikut angkat bicara terkait pernyataan Presiden Jokowi. Menurutnya lebih baik Presiden Joko Widodo menunjuk aktor intelektual yang dimaksud.
Baca Juga: Usai Aksi Bela Rakyat 121, Mahasiswa Ultimatum akan Gelar Reformasi Jilid II
"Kalau memang ada (aktor politik) harus disebut dan dijelaskan siapa yang dimaksud," ujar Imelda.
Imelda tidak melihat muatan politis di balik aksi demo 4 November. Dia mengaku terjun langsung dan berbicara dengan para pendemo mengenai tujuan mereka melakukan aksi.
"Kita lihat dengan mata kepala sendiri ratusan ribu orang yang mengikuti demo. Saya bahkan sudah bicara dengan beberapa pendemo. Mereka tuntutannya sudah jelas. Hanya saja sikap pemerintah yang perlu disayangkan."
Baca Juga: Ruhut Sebut Aktor Politik Petinggi Partai, Masinton: Yang Saat ini Sibuk Klarifikasi
Jokowi menjadi sasaran aksi demo lantaran tidak menerima perwakilan massa. Menurutnya, seandainya Jokowi cepat tanggap dan mau merespon permintaan masyarakat, maka kericuhan tidak akan terjadi.
"Saya pikir publik sudah bisa menilai. Kalau saja tuntutan mereka direspons cepat maka persoalannya tidak akan berlarut-larut hingga sekarang."
Kendati demikian, Imelda tetap mengapresiasi presiden yang telah mau menyampaikan sikap. Dia juga mengapresiasi aparat keamanan yang telah mengerahkan kemampuan dan tenaga agar demo berjalan tertib.
Baca Juga: PB HMI: Ahok Provokator, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Gelar Konsolidasi
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November harus diklarifikasi. Sebab, lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif.
"Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa? Tuduhan presiden ini bisa berbalik jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum sehingga ini menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar presiden berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi," kata Fahri Hamzah, Minggu (6/11).
Menurut dia, tuduhan presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi.
Baca Juga: Sekjen dan Kader HMI Ditangkap, IPW: Polisi Jangan Alihkan Kasus Ahok
"Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai," tegas dia.
Sementara Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan, polisi tengah menyelidiki adanya aktor politik di balik kericuhan pada aksi unjuk rasa 4 November lalu.
"Itu dalam konteks kegiatan penyelidikan juga, dilakukan oleh fungsi intelijen berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan aksi-aksi yang mengarah adanya provokasi," kata Boy di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (6/11).
Baca Juga: Ratusan Massa dari Semampir Surabaya Menuju Jakarta
Menurutnya, Polri merekam orasi yang dilakukan pada aksi dua hari lalu itu. Boy mengatakan, pihaknya mempelajari apakah ada muatan orasi yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech.
"Orang yang jadi provokator kan tidak lepas dari penyelidikan yang kami laksanakan. Itu mekanisme yang biasa dilakukan oleh polisi," kata Boy.
Namun, Boy enggan membeberkan apa saja fakta yang mereka kumpulkan untuk mencari aktor politik itu. Ia meminta waktu agar penyelidikan bisa dilakukan dengan baik. (mer/yah/det/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News