Seminar Pra Tanwir Muhammadiyah, Din Syamsuddin: 41 Persen Aset Nasional Dikuasai Segelintir Orang

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr KH Din Syamsuddin menyatakan ketidakadilan sosial yang muncul dalam berbagai indikatornya, perlu dipahami sebagai masalah nasional yang harus dicarikan jalan keluar. Din Syamsuddin pun berharap pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari akan hal tersebut.

Din Syamsudin menyebut, terdapat kesenjangan ekonomi karena ada 1 persen pihak yang menguasai 41 persen aset nasional. Dan dia menyebutnya hal tersebut sebuah ketidakadilan sosial. “Dan inilah yang harus kita atasi bersama-sama,” cetusnya di sela Seminar Pra Tanwir Muhammadiyah 2017 bertema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan", di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Sabtu (18/2).

Baca Juga: Jelang Pemilu, Din Syamsuddin Imbau Warga Muhammadiyah di Lamongan Tak Golput

Kata Din, Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan, tampaknya dipilih Muhammadiyah untuk menjadi tema sidang Tanwir yang digelar di Ambon, Provinsi Maluku, minggu depan, karena Muhammadiyah memahami realitas yang terbalik pada saat ini. Yakni tidak tegaknya keadilan sosial. Dan hal itu menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu Indonesia berkemajuan.

Dengan demikian, ungkap Din, Muhammadiyah nantinya ikut membantu memberi solusi kepada pemerintah dan masyarakat terkait persoalan tersebut.

“Dan saya pribadi sangat menyetujui dan mengamati kalau kedaulatan nasional kita ini belum tegak atau runtuh dalam berbagai aspek,” cetus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Baca Juga: Din Syamsuddin: Umat Islam Dikalahkan Kelompok Kekuatan Ekonomi

Kondisi runtuhnya kedaulatan nasional ini, menurut Din, terutama saat era globalisasi, di mana negara tidak lagi terbatas. Sehingga intervensi negara lain bisa sangat mudah masuk ke dalam kehidupan nasional.

“Dan kita tidak cukup memiliki mekanisme pertahanan diri. Sehingga goyahlah kedaulatan kita, baik secara ekonomi, politik dan budaya,” jlentreh Din Syamsuddin.

Din juga khawatir jika adanya ketidakadilan sosial ini, sebagai masalah besar dan fundamental, justru tidak disadari oleh semua pihak, baik oleh pemangku amanat, pemerintah, partai politik dan masyarakat madani. Sehingga seperti menjelma wacana nasional yang berkembang akhir-akhir ini bersifat dialektik dan ada muatan pertentangan serta ada kerancuan nalar.

Baca Juga: Din: Pemikiran Gus Ipul Sangat Muhammadiyah, Layak Diberi Kartu Muhammadiyah

Din menyebut kerancuan nalar ini, mengacu adanya tuduhan kepada kelompok tertentu yang dianggap anti kebhinekaan, anti kerukunan. Sementara pangkal permasalahan itu, yakni ketidakadilan sosial, tidak diselesaikan dan tidak dilihat sebagai sumber masalah.

“Kalau ada kesenjangan ekonomi,satu persen menguasai 41 persen aset nasional, ini jelas kesenjangan, ini jelas ketakadilan. Ini jelas permasalahan,” tandasnya.

Selain Din Syamsudin, sejumlah tokoh dan akademisi mengemukakan pandangannya dalam seminar Pra Tanwir Muhammadiyah 2017 bertema tentang Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan. Yakni Prof Achmad Jainuri PhD (Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah), Prof Dr Warsono MS (Rektor Unesa), Prof Dr Syaiful Bakhri (Rektor UMJ) dan Nurhayati Subakat (CEO PT Paragon Technology and Innovation). (sta/rev)

Baca Juga: Din Syamsudin dan Romo Beni Kompak Sebut LGBT Akibat Salah Gaul

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News