SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Diduga terjadi dugaan pemotongan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) di Kecamatan Banyuates Sampang, LSM Rampak Naong minta Camat Banyuates bertanggungjawab.
Untuk mengklarifikasi tuduhan adanya pungutan liar (pungli), Camat Banyuates Moh Hafi mengumpulkan stafnya dari Kasi PMD, Pemerintahan, Korcam AKD dan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Banyuates untuk menggelar rapat audiensi terbuka dengan LSM Rampak Naong, kemarin.
Baca Juga: Polda Jatim Kembali Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Lapen Sampang
Menurut Camat Banyuates Moh. Hafi berdasarkan keterangan dari pihak Kepala Desa yang hadir, mereka membantah adanya pemotongan dana ADD dan DD melalui pihak kecamatan.
Diakui para Kades memang ada pengeluaran akan tetapi itu untuk membayar PBB. "Jadi tidak ada kaitannya dengan pemotongan yang di tuduhkan LSM Rampak Naong," ucap koordinator Kades.
Terkait penyampaian adanya Ppn dan Pph itu melekat di Kades dan pihak Kecamatan tidak mengetahuinya. “Alhamdulilah audiensi berjalan lancar,” Kata Hafi
Baca Juga: Proyek Pasar dari Pusat di Sampang Retak-Retak, Lasbandra Desak APH Turun Tangan
Mantan Camat Tambelangan itu berharap setiap ada permasalahan perlu di lakukan dialog seperti ini supaya sutuasi tetap kondusif
Sementara Ketua Harian LSM Rampak Naong Agus Adi Susanto mengaku tetap menghargai apa yang disampaikan oleh para pihak terkait yang hadir, namun ia merasa belum puas dengan hasil audiensi. Sebab masih belum adanya titik temu atau sinkronisasi antara data serta temuan tim investigasi dengan pengakuan para pihak terkait yang hadir.
“Semuanya membantah mas, bahkan yang pernah memberikan kesaksian juga mengelak saat audiensi,” tukasnya. (hri/ros)
Baca Juga: Polda Jatim Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di DPUPR Sampang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
