Caleg PSI Wajib Lulus Sekolah Anti Korupsi dan Anti Intoleransi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Perjalanan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kancah perpolitikan nasional telah sampai di babak baru. Satu-satunya parpol yang lolos verifikasi Kemenkum-Ham tersebut kini mulai mempersiapkan calon-calon terbaik untuk diusung sebagai anggota parlemen dalam Pemilu legislatif 2019 mendatang. Sejumlah syarat pun telah diatur, salah satunya calon legislatif (Caleg) wajib lulus sekolah anti korupsi dan anti intoleransi.

Ketua DPW PSI Jatim Shobikin Amin mengungkapkan, partai berupaya selektif memilih kader-kadernya sebelum menjadi penyambung lidah rakyat. Karena itu, hanya orang-orang yang baik sesuai DNA PSI yang dapat direkom sebagai caleg. Orang baik yang dimaksud adalah mereka yang tidak pernah terlibat tindakan korupsi dan kegiatan intoleransi.

"Caleg PSI juga harus mengikuti dan lulus sekolah anti korupsi dan anti intoleransi. Kami tidak mengirim kader-kader instan yang daftar lalu jadi," tutur Shobikin, Kamis (14/9).

Pria asal Solokuro, Lamongan tersebut menegaskan, melalui sekolah ini diharapkan caleg lebih memahami prihal tindakan-tindakan korupsi yang dapat menjerat calon. Selain itu, calon juga dapat lebih toleran dalam menghadapi setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Usaha ini, lanjut Shobikin, merupakan wujud nyata PSI dalam rangka terlibat aktif memerangi korupsi. Sebab, masyarakat telah jenuh dengan prilaku koruptif yang ditunjukkan sejumlah oknum politisi akhir-akhir ini.

"Kami berusaha memberi alternatif dari kultur politik yang sudah ada," kata Shobikin.

Shobikin melanjutkan, selain tidak korupsi dan intoleransi, syarat yang juga tidak kalah penting adalah bukan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai partai yang menjunjung tinggi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, PSI tidak ingin memilih calon yang gemar melakukan tindakan tidak terpuji seperti KDRT.