Selaku Kapolresta Sidoarjo, ia juga memberikan apresiasi kepada para Bhabinkamtibmas, khususnya yang telah mengedukasi dan mengangkat citra Polri di mata masyarakat dengan ikut serta dalam mengawasi, dan mengawal dana desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
"Bhabinkamtibmas harus selalu mengedukasi kades dan perangkat desa," ujar kapolresta sidoarjo.
"Anggaran desa itu harus sesuai dengan peruntukannya dan harus transparan dalam penggunaan pembangunan, jangan sampai Anggaran Desa dijadikan untuk kepentingan pribadi. Pihak desa harus transparan dalam pembangunan mulai spek sampai dana yang di anggarkan," terang Kombespol Himawan.
Ia menjelaskan, MoU ini berawal dari MoU antara Kapolri dengan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri. Lalu ditindaklanjuti dengan MoU Irjen Pol Machfud Arifin, Kapolda Jatim bersama Gubernur Jatim, Soekarwo guna memperkuat pengawasan dan penyimpangan penindakan terhadap penyalahgunaan dana desa.
Tidak lupa juga Kapolresta Sidoarjo berpesan kepada seluruh Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polresta Sidoarjo diharapkan bisa mendeteksi sejak dini serta cek dan ricek tahapan penggunaan dana desa.
“Bagi anggota Polri yang terlibat kolusi dalam pengawasan juga pendampingan dana desa, apalagi sampai meminta uang kepada kepala desa, akan kita beri sanksi,” pungkasnya. (cat/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
