Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Mencuatnya dugaan kasus penyimpangan dalam rekrutmen perangkat desa Pemkab Gresik melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dikhawatirkan berimbas terhadap program "Desa Mandiri" yang saat ini tengah digelorakan oleh kota pudak.
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib berharap P3D dapat menghasilkan perangkat yang produktif sehingga berdampak positif terhadap terwujudnya program Desa Mandiri.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Dalam sejumlah kesempatan bertemu masyarakat, khususnya aparatur desa, Nur Qolib mengaku selalu menyosialisasikan program Desa Mandiri
Seperti dalam momentum sosialisasi Perda (peraturan daerah) yang dihasilkan DPRD Gresik maupun pemerintah pusat. "Tujuan mendasar di balik DPRD gencar sosialisasi regulasi tersebut karena kami ingin agar desa di Kabupaten Gresik menjadi Desa Mandiri," jelas politikus PPP ini.
"Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan infrastruktur Pemdes yang handal. Makanya, rekrutmen P3D ini diharapkan bisa menghasilkan perangkat desa yang handal sehingga Desa Mandiri bisa terwujud," harap pria asal menganti ini.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Selain pentingnya kualitas perangkat desa, Nur Qolib juga berharap pihak Pemdes mampu memanfaatkan alokasikan anggaran dalam program DD (Dana Desa) yang mencapai Rp 1,4 miliar per desa.
"Sebab fakta yang terjadi, banyak kades yang tidak bisa memanfaatkan bantuan itu untuk memajukan desa yang dipimpinnya. Banyak ditemukan lades yang menyembunyikan bantuan itu sehingga banyak tak diketahui oleh masyarakat. Terlebih perangkat desa. Kondisi ini disebabkan Kades tidak mengajak BPD berembuk ketika mendapatkan bantuan tersebut," sambungnya.
"Untuk itu dalam beberapa kesempatan sosialisasi Perda, para peserta, terutama BPD diberikan pedoman dan syarat-syarat desa bisa memeroleh DD. Termasuk DD tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sektor apa saja di desa. Langkah ini kami lakukan agar para BPD tahu soal DD tersebut," katanya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Pada kesempatan ini, Nur Qolib juga meminta kepada Pemkab, terlebih Bagian Pemerintahan Desa (PMD) agar mendorong terciptanya sinergi antara kades dan BPD. "DPRD berharap kades, BPD, dan perangkat desa duduk satu meja untuk berembuk dalam mewujudkan Desa Mandiri," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
