GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan eks Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun yang direlokasi ke Jalan Noto Prayitno Kecamatan Kebomas kembali melakukan demo di kantor DPRD Gresik, Selasa (13/3/2018). Mereka mendesak kepada DPRD selaku wakil rakyat agar memperhatikan nasibnya. Pasalnya, pasca Alun-alun direvitalisasi dan PKL direlokasi ke Jalan Noto Prayitno, kondisi PKL kian memprihatinkan karena jualan mereka tak laku.
Dalam orasinya, Syafiudin salah satu pendemo menilai Pemkab Gresik telah bertindak diskriminatif terhadap PKL. "Para pemilik mobil mewah diizinkan parkir di pinggir Alun-alun. Sementara PKL tak diizinkan. Ini bentuk kesewenang-wenangan," cetusnya.
Baca Juga: Peringati HUT Lalu Lintas ke-67, Polres Gresik Gelar Jalan Sehat dan Berikan Penghargaan ke 5 Warga
"Revitalisasi Alun-alun ini apa manfaatnya. Saat ini, justru pembangunannya mangkrak," kritiknya.
Hal senada diungkapkan Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Gresik M. Yasin. Menurutnya, Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Sambari tak pro rakyat kecil. "Terbukti, PKL sebagai rakyat kecil tak dikasih tempat yang layak untuk mengais rizki. Pemerintah lebih membela para kapitalis," katanya.
"Buktinya, proyek tak berujung hingga sekarang, padahal telah menghabiskan uang rakyat hingga Rp 14 miliar lebih," pungkasnya.
Baca Juga: Pascakebakaran Pasar Sidayu, Pemkab Gresik Siapkan Tenda di Alun-Alun untuk Pedagang
Dalam aksinya kali ini, PKL menuntut pengusutan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah Gresik untuk proyek revitalisasi Alun-alun, audit, dan transparansi anggaran pelaksanaan proyek penataan kawasan Alun-alun.
"Audit dan blacklist PT. Cipta Selaras sebagai pemenang proyek penataan kawasan Alun-alun, kembalikan Alun-alun seperti semula, selamatkan PKL Alun-alun Gresik dengan mengembalikan PKL Alun-alun di Jalan Noto Prayitno agar bisa berjualan kembali di Alun-alun Gresik, dan bebaskan 3 terdakwa aktivis save Alun-alun," pungkasnya. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News