Tak Punya Wewenang, PTUN Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA(BangsaOnline)Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Majelis hakim menyebut perkara itu tidak termasuk dalam kewenangan PTUN.

"Menetapkan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. PTUN Jakarta tidak berwenang untuk pemeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor 164/G/2014/PTUN," kata ketua majelis hakim Hendro Puspito dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jl Sentra Timur, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

"Gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenang absolut pengadilan PTUN," imbuhnya.

Hendro mempersilakan pihak penggugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bila tak puas dengan putusan hakim. Kubu Prabowo menggugat Surat Ketua KPU nomor 959/UND/8/2014 tertanggal 21 Juli 2014 soal undangan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Bila ada yang tidak sependapat silahkan lakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka dangan ini sidang selesai dan ditutup," katanya.

Kuasa hukum Prabowo sempat mengajukan keberatan pada putusan itu. Dia menyatakan timnya tidak mempersoalkan hasil Pilpres dan Prosesnya.

"Mohon maaf Pak Ketua, sebelum bubar kami ingin klarifikasi ojek tuntuan bukan hasil, tapi prosesnya. Kami mengerti ada jeda waktu 14 hari pada kami untuk mengajukan pengadilan tinggi sebagiamana hak kami. Tapi bukan hasil melainkan proses," katanya.

"Ya silahkan keberatan itu diajukan ke Pengadian Tinggi," pinta hakim Hendro.

Baca Juga: Buntut Berhentikan Pengurus LPMK, Lurah Gulomantung Gresik Bakal Diproses ke PTUN oleh YLBH

Sementara kiai pendukung Prabowo menyarankan presiden terpilih Joko Widodo membuka komunikasi dengan Prabowo. Hal ini untuk mencairkan kebekuan hubungan di antara mereka agar tak berdampak pada masyarakat bawah.

Saran ini disampaikan KHi Anwar Iskandar, tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Kediri. Gus War, panggilan Anwar Iskandar, sebelumnya juga menggalang dukungan para kiai untuk Prabowo pada pemilihan presiden 9 Juli lalu. Dia menyarankan Jokowi untuk mendatangi Prabowo guna membicarakan langkah-langkah selanjutnya dalam menata pemerintahan ke depan.

"Jangan ada gengsi. Jokowi yang harus datang kepada Prabowo untuk dirangkul," kata Gus War

Sebagai pihak yang menang, Jokowi secara moral memiliki kewajiban memperbaiki hubungan dengan rivalnya. Bahkan, kalaupun Jokowi cukup keberatan dengan saran itu, setidaknya ada pihak ketiga yang memediasi mereka dan mewakili Jokowi.

Kiai Anwar khawatir jika komunikasi politik ini tidak dilakukan, maka akan mengulang preseden buruk hubungan Presiden SBY dengan mantan presiden Megawati. Akibat kerasnya konflik mereka saat pemilihan presiden, Megawati sampai tak pernah mau menginjakkan kaki di Istana Negara dalam berbagai acara. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada psikologis pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.
Situasi seperti itu, menurut Kiai Anwar, tidak akan menutup kemungkinan terulang pada massa pendukung Gerindra dan PDIP mendatang. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat mendesak bagi Jokowi untuk melakukan langkah-langkah rekonsiliasi yang berasal dari dirinya. "Jangan mengulang kasusnya Mega dengan SBY," katanya.

Kiai Anwar Iskandar, yang sedang sakit dan menderita patah lengan itu, mengaku prihatin dengan langkah politik yang dilakukan Jokowi. Salah satunya adalah membuat pertemuan khusus dengan SBY di Bali untuk membahas anggaran ke depan. Menurut Kiai Anwar, hal itu seharusnya cukup dilakukan para menteri dengan Tim Transisi. Adapun Jokowi sendiri lebih baik melakukan upaya rekonsiliasi nasional yang jauh lebih penting.

Selain memberi nasihat kepada Jokowi, Kiai Anwar juga mengkritik sikap Partai Persatuan Pembangunan yang belum melakukan upaya nyata untuk menyelesaikan konflik internalnya. Posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang berstatus tersangka akan menjadi batu sandungan jika tidak segera dituntaskan. "Sebelum persoalan internal PPP tuntas, jangan dulu bicara koalisi dengan Jokowi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News