Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM (kiri) saat jumpa pers.
GRESIK,BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik segera malanjutkan sejumlah program atau kegiatan yang sempat tertunda libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018. Salah satu agenda dalam waktu dekat adalah menuntaskan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun APBD 2017.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM didampingi Sekwan Darmawan, Kamis (28/6). Menurut Syafi', pembahasan LKPJ akhir tahun APBD 2017 dilakukan setelah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Sementara hasil audit BPK menunjukkan bahwa tata kelola keuangan APBD Pemkab Gresik tahun 2017 berkategori baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Penghargaan ini menguatkan perolehan WTP dua tahun sebelumnya. Bahwa, tata kelola keuangan Pemkab Gresik dari tahun ke tahun terus menunjukkan grafik yang bagus. Hal ini tak lepas dari terbangunnya kemitraan yang baik antara Pemkab dengan DPRD, insan pers, dan semua komponen masyarakat," papar politikus PKB ini.
Namun demikian, Syafi' mengingatkan bahwa tetap ada evaluasi sejumlah program/kegiatan yang telah dilakukan pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Untuk evaluasi tersebut telah kami serahkan di masing- komisi yang membidanginya," pungkasnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Sementara Ketua Komisi I Eddy Santoso menyatakan pihaknya menemukan banyak evaluasi atas kinerja OPD yang menjadi mitra komisinya dalam LKPK APBD 2017. Di antaranya terkait kinerja ASN/PNS.
"Evaluasi ASN ini menjadi salah satu stressing (penekanan) Komisi I. Masih banyak ASN yang ditemukan etos kerjanya kurang baik. Hal ini bisa jadi karena faktor lemahnya pengawasan atau karena faktor lain yang perlu ditangani serius," papar Ketua DPC Partai Demokrat Gresik ini.
"Saya dan teman-teman Komisi I sudah berkali-kali mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bahkan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam dengar pendapat (hearing) untuk menyikapi masalah tersebut," ungkapnya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Eddy Santoso mengaku komisinya juga meminta kepada tim disiplin pegawai agar intens sidak ke sejumlah OPD, terlebih di kantor-kantor kecamatan. Sebab, ia mendapatkan banyak pengaduan bahwa petugas terkadang tak ada di kantor pada jam-jam kerja.
"Tidak adanya mereka itu karena sedang nongkrong di warung kopi, tugas luar, atau tak masuk kerja? Makanya perlu diintensifkan sidaknya tim disiplin pegawai," ujarnya.
Selain itu, Eddy juga mengevaluasi pelayanan di puskesmas maupun Pustu (Puskesmas Pembantu). Sebab, masyarakat banyak yang mengadu hanya dilayani perawat karena dokter belum datang.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
"Makanya, penertiban tugas dokter di puskesmas/pustu juga harus ditingkatkan. Jangan sampai dokter-dokter yang dibayar dengan uang APBD lebih mementingkan praktik medis mereka di rumah atau layanan kesehatan lain. Karena hal ini selain merugikan masyarakat, juga pemerintah," pungkasnya. (hud/rd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
