PU LPJ APBD Gresik 2017, Fraksi-Fraksi Soroti PAD yang Tak Penuhi Target

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2017 menjadi ajang kritik 7 fraksi di DPRD Gresik, Jumat (6/7/2018).

Mereka mengkritisi sejumlah program Pemkab Gresik pada tahun 2017 yang belum sesuai harapan DPRD dan masyarakat.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Juru bicara Fraksi PAN M. Reban dalam PU-nya mempertanyakan tak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Dari target Rp 2 miliar, Dishub hanya bisa merealisasikan Rp 1,4 miliar atau 70,7 persen.

"F-PAN patut mempertanyakan tak tercapainya target tersebut, padahal titik parkir tepi jalan umum makin banyak. Perlu perbaikan manajemen. Bila perlu non tunai, sehingga pelayan dan pendapatan makin baik," imbuhnya.

Selain parkir, target PAD dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga tak tercapai. Dari target Rp 90 miliar, hanya terealisasi 80 miliar atau 80 persen. "Padahal, potensi retribusi tersebut sangat luar biasa. Makanya perlu dilakukan evaluasi apa yang salah sehingga target tak terpenuhi," pintanya.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

H. Sumardi selaku jubir F-PPP menilai tak terpenuhinya target PAD karena OPD terkait tidak serius dalam menjalankan tugas. "Karena itu, F-PPP meminta Bupati Sambari untuk melakukan pembinaan dan evaluasi. F-PPP juga menyorot banyaknya belanja hibah tak terealisasi. Mengapa ini bisa terjadi?," ungkasnya.

Sementara Syaichu Busyiri selaku jubir F-PKB menilai tak tercapainya PAD sektor tepi jalan umum karena penanganannya carut marut. "Banyak ditemukan pengguna parkir tak dikasih karcis. Tarikan parkir juga lebih tinggi dari ketentuan. F-PKB meminta agar persoalan itu dituntaskan," pintanya.

Meski begitu, namun fraksi-fraksi juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab dalam tata kelola keuangan selama tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

"Keberhasilan Pemkab Gresik dalam meraih WTP harus dipertahankan. Tentunya harus diikuti dengan kinerja makin baik di setiap OPD," kata jubir F-PG Wongso Negoro.

"Opini WTP harus bisa menjadi suport dalam meningkatkan kinerja," timpal jubir F-PDIP Jumanto. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News