BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar forum konsultasi publik dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan (2018-2023) di Aula yayasan Ngudi Bangkalan, Kamis (11/10).
Selain Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron dan Wakil Bupati Mohni, turut hadir dalam forum tersebut, Ketua DPRD dan semua Ketua Komisi Dewan, Kepala OPD, LSM dan awak media.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Komitmen Berantas Judol
Dalam paparannya, Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menjelaskan arah pembangunan Pemerintah Bangkalan lima tahun ke depan. Untuk tahun pertama, konsentrasi kepada pemantapan ekonomi, pembangunan yang efektif, dan reformasi birokrasi yang profesional dan berintegritas.
"Sementara untuk tahun kedua, peningkatan SDM; ketiga, kemandirian ekonomi; keempat dan tahun kelima pemantapan agribisnis," papar Abdul Latif.
Forum tersebut juga membuka dialog interaktif untuk menerima masukan dari semua masyarakat, OPD, Dewan, LSM dan awak media agar pembangunan Bangkalan ke depan lebih maju.
Baca Juga: Peringati HUT ke-493, Pj Bupati Bangkalan Persilakan Investor Masuk ke Kota Dzikir dan Sholawat
Misalnya sebagaimana disampaikan Syukur dari perwakilan LSM. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti tentang tata kelola pajak kuliner, warung nasi, parkir, dan izin kos-kosan yang saat ini masih belum dikelola secara maksimal. Ia juga menyorot masih maraknya pungli.
Sedangkan M. Sodik dari perwakilan wartawan, mengusulkan agar Bupati Bangkalan segera membentuk badan pengawas rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan ke depan. Menurutnya, saat ini pelayanan RSUD Bangkalan buruk.
Sedangkan Ketua Komisi D, Nur Hasan, memberikan masukan terkait pelayanan dasar yang menurutnya masih berbelit-belit. "Ke depan pelayanan cepat harus menjadi proritas bupati barum, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, BPJS dan lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Beroperasi Lagi Tanpa Izin, Tim Pengawas Pemkab Bangkalan Tutup Sementara Pemotongan Kapal di Kamal
Sementara Bupati merespon baik masukan-masukan tersebut. "Ini juga merupakan visi-misi kami di waktu kampaye, yakni menciptakan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas, mudah, dan cepat," tutur Abdul Latif Imron Amin. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
