Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Abdullah Zaidi.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan pada awal tahun 2019 menertibkan 200 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan.
Penertiban APK tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Abdullah Saidi. Ia mengatakan, penertiban APK itu bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Satpol PP. Petugas menyisir hingga tingkat kecamatan. Hasilnya ditemukan ratusan APK Calon Legislatif (Caleg) dari berbagai Partai Politik (Parpol) yang masih melanggar aturan.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Jatim Gelar Media Gathering di Kota Batu Selama 3 Hari
“Rata-rata APK dipasang dengan dipaku di pohon, itu tidak boleh. Kemudian dipasang di tempat ibadah, lembaga pendidikan, di rumah sakit dan di lingkungan kantor pemerintahan. Makanya kami turunkan,” ungkapnya, Rabu (16/1/19).
Dia tidak menampik jika ada caleg yang mokong, meskipun beberapa kali ditertibkan, namun tetap memasang kembali APK dengan posisi melanggar. “Apa karena faktor tidak tahu atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi kami sudah sering menyampaikan tentang PKPU-nya kepada yang bersangkutan dan partai politiknya,” ujarnya saat ditemui di kantornya.
"Masalah adanya APK milik salah satu caleg yang belum diturunkan dan dikeluhkan oleh partai politik yang lain karena berada di tempat terlarang, kami sudah memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk segera diturunkan. Jadi tanyakan (Satpol PP, red) kenapa kok belum diturunkan," ungkap Zaidi.
Baca Juga: Bawaslu Minta Kades dan Lurah se-Pamekasan Jaga Netralitas Pilkada 2024, 4 Poin ini Jadi Kesepakatan
Pihaknya mengimbau kepada peserta pemilu dan partai politik untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga kondusivitas pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019. Salah satunya tidak memasang APK di tempat terlarang. (err/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
