Gagarin, caleg DPRD Pacitan dari Partai Golkar.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Prestasi politik sangat spektakuler kembali ditorehkan Gagarin, caleg DPRD Pacitan dari Partai Golkar.
Bila di Pileg Tahun 2014 silam perolehan suara Gagarin sempat melebihi bilangan pembagi pemilihan (BPP) hingga mencetak rekor nasional caleg dengan suara terbanyak, kini pengusaha jagal sapi ini kembali meraup suara cukup siginifikan dengan 9.142.
Baca Juga: KPU Pacitan Tegaskan Pilkada Masih Dilaksanakan Secara Langsung
"Menurut hasil hitung cepat memang suara tercoblos atas nama saya mencapai 9.142," kata Gagarin, yang saat itu masih melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, Senin (22/4).
Perolehan suara yang nyaris tembus 10.000 itu tentu bakal mengantarkan Gagarin ke gedung DPRD Pacitan untuk keempat kalinya. Gagarin tak hanya lolos masuk ke gedung parlemen, namun ia juga diprediksi kembali memecahkan rekor suara terbanyak di tingkat DPRD kabupaten.
Sementara itu, putra kandung Bupati Pacitan Indartato, Eko Prasetyo Wahyudiarto yang nyaleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat diprediksi juga bakal melenggang sebagai anggota parlemen masa jabatan 2019-2024. Hal tersebut merujuk hasil hitung cepat, bahwa caleg nomor urut dua tersebut meraup suara terbanyak di Kabupaten Pacitan.
Baca Juga: Bawaslu Pacitan Terus Lakukan Pengawasan Proses Pelantikan Caleg Terpilih
(Eko Prasetyo Wahyudiarto)
Perkiraan lolosnya politikus muda yang baru mengawali kariernya pada Pileg 2019 ini mendapatkan apresiasi sejumlah warga Pacitan. Mereka berharap Eko Prasetyo bisa membantu pembangunan Kabupaten Pacitan melalui DPRD Jatim.
Baca Juga: Bawaslu Pacitan Catat Ada 118 Kasus Pelanggaran APK Selama Kampanye Pileg dan Pilpres 2019
"Mas Pras (Eko Prasetyo Wahyudiarto, Red) memang mendapatkan suara terbanyak di Pacitan, khususnya untuk caleg DPRD Provinsi," ujar Rahmad salah seorang warga Pacitan, Senin (22/4).
Sementara itu, Ketua KPU Pacitan Damhudi mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun terkait perkiraan siapa saja yang caleg yang lolos dalam pemilu kali ini. "KPU tak bisa memberikan pernyataan apapun sebelum hasil pleno rekapitulasi dilaksanakan," terang Damhudi, dua hari lalu. (yun/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
