Abdurrahman Tahir, Komisi D menjelaskan amburadulnya data PKM di ruang Banggar setelah rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Setidjabudi mengapresiasi terhadap dengar pendapat ini, karena ini bagian aspirasi dari masyarakat dan LSM, apalagi dari mitra kami Komisi D.
Ia berjanji akan mengevaluasi terkait data KPM BPNT tersebut. "Apalagi dari mitra kami Komisi D," kata Setidjabudi yang juga menjabat Plh. Sekda Bangkalan.
Perlu diketahui, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron pada hari Kamis (20/06/2019) telah melaunching penerima kartu keluaga sehat (KKS) dan buku rekening BPNT bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam program ini, ada sebanyak 93.331 KPM yang berhak mendapakan bantuan non tunai senilai Rp 110 ribu. Bantuan itu bisa ditukar dengan beras dan telor di 370 e-Warong di seluruh Kabupaten Bangkalan.
Hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Ketua Komisi D dan anggota, Kadinsos Setidjabudi serta jajarannya, Koordinator PKH, Kacab BRI Bangkalan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Badan Peneliti Independen. (uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
