Ketua LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB), Novan.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB), Novan, merespons pernyataan Kepala Dinkes Gresik, dr. Saifudin Ghozali soal potongan gaji PNS di lingkup Puskesmas. Sebelumnya, Saifudin Ghozali membantah adanya potongan gaji, melainkan iuran untuk kegiatan yang telah disepakati oleh para PNS.
Menurut Novan, bahwa iuran seperti yang dikatakan Kadinkes itu mengada-ada. "Sarat rekayasa dan tak ada dasarnya. Sebab, berdasarkan laporan sejumlah PNS Puskesmas dan investigasi LSM LPB, bahwa potongan itu ilegal alias tak sah. Potongan gaji PNS di Puskesmas antara Rp 150-200 ribu per PNS itu ilegal. Saya punya buktinya," ujar Novan kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (16/10).
Baca Juga: Pembangunan Gedung Labkesmas Tahap I Dinkes Gresik Rampung
Bahkan, Novan mengungkapkan, para PNS yang gajinya dipotong langsung ditelepon pihak Dinkes setelah melapor ke LSM LPB. "Penelepon yang ditengarai dari Bagian Keuangan Dinkes bilang bahwa uang Rp 150-200 ribu sudah kembali ditransfer. Untuk itu, PNS diminta mengecek masing-masing rekening," ungkap Novan.
"Fakta dan temuan ini akan terus kami tindaklanjuti dengan bukti pendukung yang telah didapatkan. LSM LBP akan laporkan kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH). Mau kami laporkan ke Kejaksaan atau Polres Gresik, masih kita susun laporannya. Tunggu saja," jelasnya.
Novan mengungkapkan, bahwa dugaan pemotongan gaji PNS di lingkup Puskesmas Dinkes bermula adanya pengaduan ke LPB. Dalam laporan itu, seorang PNS berkirim pesan. "Selamat pagi pak, mohon dibantu kami kawan-kawan pegawai Puskesmas, mulai bulan ini (Oktober) ada potongan antara 150-200 ribu hampir seluruh pegawai PNS," tulis pesan tersebut.
Baca Juga: FGD KWG dan Dinkes: Sosialisasi UHC Harus Lebih Digencarkan
Hal ini terbukti dari print out buku rekening, dibandingkan dengan bulan lalu sampai hari ini (tanggal 8 Oktober 2019), adanya pengurangan nominal gaji. "PNS itu juga mengadukan banyak, bahwa sebenarnya banyak kawan-kawan PNS yang lain, tapi tidak berani menanyakan langsung karena kepala Dinas Kesehatan yang baru (Saifudin Ghozali, red) sangat arogan dan orang dekatnya bupati," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
