Pimpinan DPRD Gresik dan pimpinan AKD memberikan keterangan pers, Ahad (27/10). foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Asroin mengakui banyak proyek yang pengerjaannya telat, sehingga dikhawatirkan tak selesai tepat waktu atau bahkan tak rampung hingga tutup tahun 2019. Hal ini disebabkan tak tepatnya pelaksanaan lelang, dan setelah lelang masih ada verifikasi yang terlalu lama.
"Komisi III memastikan molornya penuntasan proyek fisik di tahun 2018 akan terulang di tahun 2019," terangnya.
Di sisi lain, Komisi II melalui sekretarisnya, Syahrur Munir menegaskan jika sudah mengagendakan evaluasi pendapatan di masing-masing OPD penghasil. Yakni, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal Perizinanan Terpadu Satu Pintu Pintu (DPM PTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan sejumlah OPD lainnya.
"Senin (28/10), kami kembali hearing dengan OPD terkait setelah sebelumnya batal karena Kepala OPD bersangkutan tak bisa hadir," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV, Muchammad. Ia menyatakan, komisinya akan kembali menggelar hearing dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Saifudin Ghozali terkait polemik pemotongan gaji PNS di Puskesmas.
"Kamis (31/10) depan kami hearing kembali Kadinkes untuk menuntaskan polemik gaji PNS tersebut. Hearing kemarin kami kasih waktu seminggu kepada Kadinkes untuk menuntaskan pertanyaan komisi yang belum bisa terjawab," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
