Pengamat dan Tokoh Islam Tolak Hamas Buka Kantor di Indonesia

Dalam keterangan tertulisnya, Hikmahanto menyarankan agar RI sebaiknya memiliki kebijakan satu Palestina (One Palestina Policy).

"Siapa pun pemenang pemilu di Palestina, apakah dia berasal dari Fatah atau Hamas dan mereka menjadi penguasa yang sah, maka dia lah yang menjadi pemerintah resmi di mata Indonesia," ujarnya.

Hikmahanto turut menyarankan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, agar memberi penjelasan kepada para penyelenggara negara mengenai sikap Indonesia atas masalah yang menimpa Palestina.

"Tujuannya, supaya Indonesia memiliki satu persepsi dan sikap mengenai Palestina," kata dia.

Ketua ‎Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) Din Syamsuddin juga menolak rencana Hamas membuka kantor di Jakarta. Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan konflik.

"Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlulah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai," kata Din.

Din mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2014). Di situ tengah diadakan Konser Perdamaian yang diisi artis dan musisi Indonesia-Palestina.

Ketum PP Muhammadiyah ini berkata, sudah ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Sehingga menurutnya, tidak perlu ada kantor perwakilan Hamas.

"Kita tahu ya, Hamas dan Fatah itu sudah bersatu sebenarnya. Tapi kalau kemudian salah satu dikedepankan. Maka itu akan menimbulkan konflik. Biarlah diwakili oleh kedutaan besar Palestina. Saya mohon masyarakat luas termasuk anggota DPR tidak perlu lah mendorong," imbuhnya.

Din mengaku tidak tahu menahu apa kepentingan Hamas ingin membuka kantor di Jakarta. Namun ia menegaskan menolak rencana itu. "Biarlah semua aspirasi, kepentingan bangsa Palestina diselenggarakan lewat kedutaan besarnya di Jakarta," ucapnya.

Minta Dukungan

Sebelumnya, keinginan Hamas itu disampaikan kepada DPR dan diterima oleh Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq pada akhir pekan lalu. Di mata Mahfudz, keinginan Hamas membuka kantor perwakilan menandakan kesediaan faksi tersebut untuk membuka komunikasi ke dunia luar. Tujuannya, agar mendorong kerangka penyelesaian dalam masalah Palestina.

Mahfudz membantah dengan dibukanya kantor perwakilan Hamas di Jakarta akan menggeser otoritas resmi dan fungsi Kedubes Palestina di Jakarta.

"Keberadaan kantor itu akan memudahkan komunikasi kepada dua aktor politik utama Palestina, yaitu Fatah dan Hamas," kata dia. Hamas memang dikenal sebagai kelompok Islam aliran keras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News