H. Syafiuddin, S.Sos., Anggota Komisi V DPR RI.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin mengkritisi kinerja BPWS yang selama 10 tahun ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pengembangan sosial ekonomi di Madura.
Kritik ini disampaikan Safiuddin ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPWS, BMKG, dan Basarnas di Gedung Nusantara II, Senin (17/11/2019).
Baca Juga: Sidang Praperadilan Dugaan Korupsi Proyek Kaki Suramadu Hadirkan 2 Ahli
Menurut Safiuddin, kritik terhadap BPWS sejatinya sudah sering disampaikan, bahkan saat pihaknya masih menjadi anggota DPRD Bangkalan selama dua periode, hingga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan saat ini jadi anggota DPR RI.
"Memang jarak tempuh Madura-Surabaya hanya memakan waktu 10 menit, namun tidak sebanding pesatnya kemajuan Surabaya. Kemajuan ekonomi antara Madura-Surabaya tidak sebanding dengan kemajuan perekonomian yang ada di kaki Suramadu Selatan," ujar politikus PKB ini.
Menurutnya, BPWS telah diberikan wewenang luar biasa oleh pemerintah pusat sesuai amanah Perpres 27 tahun 2008, namun tidak mampu menjalankan amanahnya. Yakni, BPWS memiliki fungsi dan tugas untuk pengelolaan, pembangunan, dan fasilitasi percepatan pembangunan wilayah Suramadu.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Aset BPWS Dihibahkan ke Pemerintah Daerah
Bahkan, beberapa pembangunan inovasi BPWS tidak dapat berfungsi secara maksimal. Ia menyontohkan PAM dari Sumber Pocong yang belum dapat beroperasi. Padahal sudah dibangun sejak tahun 2016
"Selain itu, terkait pembangunan Taneyan Lanjhang, saat ini masih mangkrak belum dapat operasi. Bahkan kios-kios yang dibangun hampir tidak ada perawatan, tidak ada pemeliharaan pasca dibangunnya Taneyan Lanjhang, banyak kios-kios terbengkalai," jelasnya.
"Pembangunan PAM dan Taneyan Lanjhang ini hanya sebatas membangun, habis itu ditinggal tidak ada tindak lanjut, ini mubadzir sekali. Harusnya BPWS bisa saja mencari jalan keluar (terkait pemiliharan Taneyan Lanjhang) dengan cara disewakan. Sehingga uang sewa tersebut bisa menanggulangi biaya pemeliharaan," usul Syafiuddin.
Baca Juga: Percepat Penanganan Covid-19, Gubernur Khofifah Siapkan Ruang Isolasi dan Karantina di BPWS
Terkait sejumlah persoalan itu, ia meminta BPWS melakukan evaluasi. "Artinya BPWS harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kinerjanya. Apalagi saat ini para pejabat BPWS kumpulan pelaksana tugas (Plt), bagaimana bisa mengambil kebijakan strategis?," cetusnya.
Selain itu, Syafiuddin juga meminta BPWS disempurnakan, dengan memasukkan 4 bupati di Madura dalam susunan organisasi walaupun sebagai panasihat.
"Tokoh masyarakat Madura juga harus dilibatkan, baik itu ulama dan tokoh blater, karena kedua tokoh tersebut memiliki peranan penting dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat khsusnya masyarakat Bangjalan dan Sampang," pintanya
Baca Juga: Pasca BPWS Bubar, Syafiuddin Asmoro Minta Komitmen Pemerintah Terhadap Pembangunan Madura
Pihaknya lewat Komisi V akan menyurati Presiden terkait usulan-usulan demi perbaikan BPWS itu. "Saya sebagai orang Madura asli secara pribadi siap membantu pemerintah menjembatani atau melakukan kerja sama dengan para tokoh ulama atau patron blater, walaupun tupoksi DPR sebagai pengawasan," pungkasnya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
