Rudy Djaja Siaputra dan jajaran direksi ketika memberikan keterangan pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Demo yang dilakukan ratusan warga Desa Kemuteran, gabungan dengan warga Kroman Lumpur dan Kebungson, Kecamatan Gresik ke pelabuhan Gresik Jasa Tama (GJT) November lalu, berdampak buruk terhadap kelangsungan operasional GJT.
Sebab, demo warga yang meminta agar GJT berhenti bongkar muat batu bara membuat aktivitas bongkar muat berhenti total. Kapal tongkang yang sebelumnya sandar melakukan pembongkaran batu bara, tak berani sandar.
Baca Juga: Pesangon Belum Diberikan Sepenuhnya, Komisi IV DPRD Gresik Mediasi 23 Pensiunan PT Swadaya Graha
"Dampak dari demo itu, aktivitas bongkar muat batu bara di GJT berhenti total," ujar Direktur Utama PT. GJT Rudy Djaja Siaputra, Senin (9/12).
Menurutnya, akibat demo tersebut GJT terancam bangkrut lantaran operasional batu bara ditutup warga. Ia mengaku, selama sebulan pasca penutupan, GJT merugi hingga Rp 8 miliar.
"Kami berharap pihak pemerintah membantu, sehingga segera ada solusi terkait permasalahan yang terjadi," harapnya.
Baca Juga: PT Smelting Raih Penghargaan Pembina Kemitraan Terbaik Bidang Penanaman Modal dari Pemkab Gresik
Selain merugi, PT GJT juga terpaksa merumahkan 120 pekerja. Rincian, 27 tenaga harian lepas (THL) dan 93 orang karyawan tetap. "Kalau penutupan berlanjut, kami terpaksa kembali merumahkan 120 karyawan lainnya," jelasnya.
Diungkapan Rudy, kerugian bukan hanya dialami GJT. Sejumlah perusahaan kolega GJT juga merugi karena suplai batu bara terhenti akibat GJT tak bisa bongkar. Karena, kalau dilakukan bongkar muat melalui Lamongan atau Probolinggo cost-nya terlalu tinggi.
"Para pemilik tambang batu bara dan pengusaha truk juga akan dirugikan dengan penutupan operasional ini," sebutnya.
Baca Juga: Perumda Giri Tirta Gresik Naikkan Tarif Pemakaian Air untuk Pelanggan Niaga dan Industri
Sementara Direktur Keuangan dan Operasional PT GJT Edy Hidayat berharap segera ada solusi terkait permasalahan ini. "Batubara merupakan kegiatan utama kami. Sedangkan bongkar muat log dan lainnya hanya kecil," ujarnya.
Menurut dia, pasca adanya demo warga, Komisi III DPRD Gresik melakukan hearing dengan warga. "Hasil hearing itu, DPRD akan mengundang pihak terkait. Namun, sejauh ini belum," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya akan menemui DPRD Gresik terkait permasalahan ini. Pihaknya berharap dewan bisa memberikan solusi terbaik. "Kami sudah mengikuti semua aturan yang ada. Mulai memasang jaring, menghentikan operasional saat angin menuju ke pemukiman. Selain itu, kami juga telah menjalankan apa saja yang menjadi amanat warga maupun dewan sebelumnya. Mulai membagikan corporate social responsibility (CSR) hingga membentuk forum warga. Kami juga sudah meminta kepada pusat untuk melakukan relokasi. Tapi dari Dirjen Perhubungan menolak hal tersebut," pungkasnya.
Baca Juga: Gali Potensi PAD, Ketua Komisi II DPRD Gresik Panggil Kepala DPTSP dan Kepala DPPKAD
Sekadar diketahui, DPRD Gresik resmi menghentikan operasional bongkar muat batubara PT. GJT. Hal ini sesuai dengan permintaan warga yang melakukan aksi demo di kantor DPRD Gresik.
Saat itu, Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani yang menemui pendemo berjanji memenuhi permintaan warga agar bongkar muat batu bara di GJT dihentikan. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
