​Di Hadapan Ratusan Kiai, Khofifah Tegaskan Tak Mau OPD Jatim Korupsi karena Relawan

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan tak ingin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Timur korupsi gara-gara melayani permintaan para relawan yang mendukungnya saat pemilihan gubernur. “Saya tidak mau OPD saya korupsi karena relawan minta kepada OPD,” tegas Gubernur Khofifah dengan nada tinggi saat membuka Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Angkatan ke-2 Tahun 2009 di Guest House Institut KH Abdul Chalim (IKHAC) Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Rabu malam (18/12/2019).

Penegasan itu disampaikan Khofifah merespons pidato Dr KH Asep Saifuddin Chalim, penasehat JKSN yang juga pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto. Saat sambutan, Kiai Asep Saifuddin Chalim mengaku mendapat keluhan dari para relawan pendukung Khofiffah Indar Parawansa dalam pilgub Jatim.

“Saya tampung dan keluhan itu saya minta cukup disampaikan kepada saya. Nanti saya yang akan menyampaikan kepada Ibu Khofifah. Nanti Ibu Khofifah akan jawab,” kata Kiai Asep.

Khofifah lalu minta agar para relawan tidak salah dalam memandang dirinya. “Saya tak pernah mencalonkan gubernur,” tegas Gubernur Khofifah. Ia justru diminta oleh para kiai agar mau dicalonkan gubernur.

Ia lalu menjelaskan kronologis saat dicalonkan sebagai gubernur. Menurut dia, awalnya KH Hasyim Muzadi (mantan ketua umum PBNU) dan KH Fawaid Syamsul Arifin (pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo) memanggil Khofifah. Dua kiai itu minta agar Khofifah mau dicalonkan gubernur. “Saya jelaskan, saya ndak punya ini, ndak punya ini dan seterusnya,” kata Khofifah.

(Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Angkatan ke-2 Tahun 2009 di Guest House Institut KH Abdul Chalim (IKHAC) Pacet Mojokerto Rabu malam (18/12/2019). foto: bangsaonline.com)

Tapi karena ditugasi para kiai, maka Khofifah manut. “Kalau ditugasi saya tipenya all out,” kata Khofifah. Ia juga menceritakan kapatuhannya saat diperintah Gus Dur pindah dari PPP masuk PKB.

“Saya ke PKB itu mundur dari DPR. Jadi saya bukan cari DPR. Saya mundur dari DPR karena dipanggil Gus Dur,” tegas Khofifah. Ia mengaku sudah minta kepada Gus Dur agar bisa jadi anggota DPR dari PPP sampai akhir jabatan. Gus Dur menjelaskan bahwa Khofifah ada di PPP itu mewakili NU. Sekarang NU mendirikan partai sendiri yaitu PKB, maka Khofifah harus masuk PKB. Khofifah pun patuh.

Begitu juga saat Khofifah ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Gus Dur. Awalnya Khofifah mengaku menolak. Bahkan ia sempat menelepon Alwi Shihab agar tak dijadikan menteri. “Jadi mungkin saya yang menolak jadi menteri. Orang lain ingin jadi menteri,” kata Khofifah.

Akhirnya Khofifah tetap patuh kepada Gus Dur. “Tak mungkin saya membantah. Tidak saja karena Gus Dur seorang presiden, tapi juga ketua umum PBNU. Beliau seorang kiai besar,” kata Khofifah.

Khofifah juga mengungkap saat jadi calon gubernur ketiga kalinya. Ia mundur dari menteri, bukan karena peraturan. Tapi karena jadi calon gubernur harus lahir batin. “Jadi saya harus mundur dari menteri, bukan cari gubernur, sedang yang lain ingin jadi menteri,” tegas Khofifah.

Karena itu ia berkali-kali minta agar relawan paham siapa Khofifah. “Jadi, Kiai Asep, belum tentu saya mau lagi bila dipaksa untuk jadi calon gubernur, belum tentu!,” tegas Khofifah dengan suara meninggi sembari mohon maaf kepada para kiai bahwa ini ia sampaikan semata agar para relawan paham siapa Khofifah.

Ia juga mengaku tak pernah berubah. “Yang berubah jam tidur saya makin sedikit,” kata Khofifah sembari mengatakan bahwa ia jadi pejabat tidak semakin kaya. Karena itu ia minta kepada Kiai Asep agar para relawan memiliki satu pemahaman bahwa gubernur mendapat amanah besar, yaitu menjadikan provinsi Jawa Timur nomor satu.

"Saya sedih kalau ada relawan, Bu kapan saya dikasih pekerjaan, Bu" kata Khofifah. Ia paham para relawan butuh pekerjaan. Tapi ia mengaku tak mungkin langsung bisa menyelesaikan semua persoalan. 

Ia juga tak bisa melayani telpon atau WA satu per satu relawan. “Handphone saya hanya satu nomor,” katanya. Menurut dia, kalau melayani satu orang satu menit saja sudah berapa jam yang diperlukan untuk melayani seribu orang. Meski demikian, ia mengaku terus berusaha melayani para tamu - termasuk relawan - di rumahnya, sampai ia harus selalu telat untuk menghadiri acara.

Menurut dia, jika melayani satu per satu relawan, dirinya tak bisa mengurusi provinsii. Padal ia sebagai gubernur punya tanggung jawab dan amanah untuk membawa Jawa Timur maju dan menjadi provinsi nomor satu.

Ia lalu menunjukkan hasil kepemimpinannya. “Untuk pertama kalinya Jawa Timur mendapat penghargaan sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi,” katanya yang disambut tepuk tangan para kiai dan relawan yang hadir. Karena itu, pada 10 Desember 2019 ia mendapat anugerah penghargaan sebagai “pemimpin perubahan”. Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Jakarta.

Menurut dia, hanya dua provinsi yang mendapat penghargaan zona integritas wilayah bebas korupsi. Yaitu Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Khofifah dan DKI Jakarta dengan Gubernur Anies Baswedan. Di Jawa Timur terdapat enam wilayah bebas korupsi, sedang DKI Jakarta ada lima wilayah bebas korupsi.

Khofifah sempat menyinggung sikap Kiai Asep yang bersedia menampung keluhan relawan. Menurut dia, kalau Kiai Asep yang menampung, pasti tidak hanya ditampung tapi juga disertai lain-lainnya. Karena Kiai Asep terkenal dermawan.

Usai membuka acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional, Khofifah meresmikan Gedung Pascasarjana Institut KH Abdul Chalim (IKHAC). Khofifah dan rombongan lalu menuju Masjid Raya KHAbdul Chalim Pondok Pesatren Amanatul Ummah. Ia menyapa para santri yang sudah menuggu di dalam masjid.

Di depan ribuan para santri itu Khofifah memberi motivasi para santri Amanatul Ummah agar bisa menjadi generasi seperti yang dicita-citakan Kiai Asep Saifuddin Chalim, yaitu menjadi ulama besar tingkat nasional dan internasional, konglomerat besar, pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab dan profesional.

Acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Angkatan ke-2 (Mandiri) 2019 ini diikuti 220 peserta dari Jawa Tmur, Jawa Tengah dan NTB. Acara ini digelar Kanwil Kemenag & UIN Sunan Ampel Surabaya bekerjasama dengan Forum Komunikasi KBIHU Jatim dan Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN). Acara ini berlangung pada 18 higga 25 Desember 2019.

Namun semua biaya ditanggung Kiai Asep Saifuddin Chalim. “Kalau di Bandung acara ini per orang dikenakan biaya Rp 6.300 juta, di Jawa Tengah Rp 6,5 juta kalau di Jakara Rp 7 juta. Tapi di sini (Amanatul Ummah) gratis. Karena itu pesertanya membludak, nambah terus sehingga menjadi dua kelas. Kalau angkatan pertama hanya satu kelas, sekarang jadi dua kelas,  kata Kiai Asep Saifuddin Chalim.

Hadir dalam acara itu Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Ketua JKSN KH Muhammad Roziqi, Ketua KBIHU Jawa Timur KH Ahmad Sofwan, Nya H Masruroh Wahid, Ketua Muslimat NU Jawa Timur, KH Muhammad Adnan, mantan ketua PWNU Jawa Tengah serta para kiai dan bu nyai. Sementara Gubernur Khofifah membawa rombongan OPD, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi, Plt Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono dan para OPD lain.  (tim)