Khofifah Minta Ditindak Tegas, ​Jika Ada Guru-Siswa Tak Hormat Merah Putih dan Pancasila

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Jatim untuk tegak lurus pada ideologi Pancasila.

Menurut dia, tidak ada ruang bagi guru maupun murid yang tidak tunduk pada Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Provinsi Jatim, kata Khofifah, akan melakukan tindakan tegas jika menemukan persoalan tersebut di lapangan.

Baca Juga: Survei Poltracking Terbaru, Khofifah-Emil Melejit Tinggalkan Risma-Hans dan Luluk-Lukman

"Guru dan Siswa harus tegak lurus terhadap Ideologi Pancasila. Juga mengamalkan segala nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Jika ada kepala sekolah, guru atau murid yang tidak mau ikut upacara bendera, tidak mau menghormat merah putih saat dikibarkan dan yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 1945 akan diberikan sanksi tegas," ungkap Khofifah saat pengambilan sumpah pejabat Administrator dan pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4).

Khofifah mengungkapkan, ideologi Pancasila harus tertanam dalam diri tenaga pendidik dan kependidikan, utamanya bagi setiap para kepala sekolah, guru, maupun murid di Jatim.

Dinas Pendidikan, lanjut Khofifah, harus bisa melakukan pendekatan dan tindakan tegas, jika ada yang tidak sejalan. Sehingga proses berbangsa dan bernegara serta kecintaan terhadap NKRI bisa terus ditanamkan. Muncul kekhawatiran, mereka yang tidak percaya terhadap ideologi Pancasila telah terpengaruh dari interaksi secara virtual dan sebagainya, dengan kelompok anti Pancasila.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Khofifah juga menyinggung dampak Covid-19 yang mengharuskan anak didik melakukan kegiatan belajar dirumah. Ia minta Dinas Pendidikan terus mengkomunikasikan dan menghitung kebutuhan yang ada jika ingin memberikan tugas maupun pelajaran jarak jauh di rumah, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Karena SPP SMA- SMK sudah digratiskan sangat mungkin kemudian mereka tidak memiliki kekuatan secara finansial untuk membeli paket data.

"Dispendik harus menghitung berapa banyak paket data yang dikeluarkan oleh anak anak ketika mereka belajar d irumah berbasis online. Apakah mereka siap untuk paket data, bagaimana anak- anak yang kurang mampu dan juga fasilitas penunjang online lainnya. Tolong Dispendik Jatim terus mengkomunikasikan jika terdapat kendala dirumah bisa di diskusikan bersama sehingga kualitas belajar bisa sesuai dengan keinginan bersama. Saya hawatir akhirnya mereka belajar melalui warnet secara berkelompok. Ini bisa membahayakan mereka ," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News