Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Sudiono Fauzan menerima penyerahan maklumat dari Habib Nizar SBA didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri dan Rusdi.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan maklumat tentang penolakan RUU HIP. FUIB juga mendesak DPR RI agar segera menghentikan pembahasan dan pencabutan RUU HIP tanpa kompromi.
Kedatangan mereka dikoordinatori oleh Habib Nizar BSA. Adapun isi maklumatnya terdiri dari 9 poin.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Pertama, TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di wilayah NKRI ternyata diabaikan, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa. Kedua, adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila.
Ketiga, memeras Pancasila menjadi Trisila lalu Ekasila, yakni "Gotong Royong" adalah nyata-nyata upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung itu melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, yakni "Ketuhanan yang Maha Esa".
Keempat, meminta DPR RI untuk tetap mengingat sejarah memilukan dan terkutuk yang dilakukan PKI, terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan, khususnya di tahun 1948 dan 1965. Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib ditolak dan dihentikan dengan tegas tanpa kompromi apapun.
Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kelima, konseptor RUU HIP adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan paham komunis, maka wajib diusut dan ditindak oleh yang berwajib. Keenam, mengimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dengan paham komunis dengan berbagai cara licik.
Ketujuh, mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI sekaligus Pancasila. Kedelapan, mengajak umat Islam mendukung maklumat MUI pusat dan provinsi.
Terakhir, bila maklumat ini diabaikan oleh DPR RI dan Pemerintah RI, maka umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunis.
Baca Juga: AKD DPRD Pasuruan 2024-2029 Resmi Terbentuk, Gerindra Tak Kebagian Kursi
Sementara dari pertemuan terbuka yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pasuruan H. M. Rusdi Sutejo itu, semua anggota fraksi yang hadir mendukung penolakan RUU HIP. Mereka terdiri dari Fraksi PKB, PDIP, dan PKS.
"Maklumat ini nanti saya sampaikan kepada lembaga kami yang paling atas, minimal ke DPRD Provinsi dan kalau memungkinkan langsung ke DPR Pusat," jelas Rusdi Sutejo. (afa/zar)
Baca Juga: Demi Perubahan di Kabupaten Pasuruan, Gus Saif All Out Dukung Mas Rusdi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
