Bupati Jember Faida.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Hasil pertemuan Bupati dan DPRD Jember yang dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyita banyak perhatian. Salah satunya soal keluhan tentang Inspektorat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang diduga telah ikut bermain politik.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, melalui sambungan telepon, Rabu (8/7/2020).
Dalam proses mediasi, Itqon menyampaikan bahwa dalam forum mediasi tersebut, bupati dalam pernyataannya menyebut Inpektorat Jawa Timur telah mengatakan kepada media kalau bupati yang menghambat APBD dan sanksi yang diberikan oleh Mendagri.
"Ya, Bu Bupati sempat mengeluh dan bilang tentang sikap Inspektorat Jawa Timur yang menyampaikan kepada media soal APBD yang masih belum kelar dan sanksi dari Mendagri," ujarnya.
Bukan berhenti di situ saja, Itqon menjelaskan kalau bupati juga melakukan kritik kepada Sekretaris Daerah Mirfano yang dirasa telah ikut bermain politik, karena Sekda dalam Pilkada 2020 ini bakal ikut mencalonkan diri.
"Mirfano juga mendapatkan kritik karena sudah bermain politik dan akan maju sebagai bakal calon bupati, bersaing dengan petahana dalam Pilkada Desember mendatang," imbuhnya.
Lebih jauh Itqon menjelaskan, pertemuan di Kemendagri tersebut hanya fokus membahas tentang tindak lanjut rekomendasi Mendagri terkait perda SOTK yang harus dikembalikan oleh bupati, serta nasib APBD Jember 2020. Mengenai sanksi sama sekali tidak ada dalam pembahasan, karena Mendagri masih menunggu laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur.
Diberitakan sebelumnya, setelah Ketua DPD RI memfasilitasi pertemuan antara pimpinan DPRD Jember bersama Mendagri beberapa waktu lalu, Selasa siang Kemendagri memanggil pimpinan DPRD dan Bupati Jember untuk dimediasi. (jbr1/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
