DPRD Gresik ketika menggelar paripurna interpelasi bupati terhadap penanganan banjir Kali Lamong. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa, menyayangkan jawaban Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam paripurna atas interpelasi penanganan banjir Kali Lamong yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom di ruang paripurna DPRD, Selasa (21/7).
Menurut Musa, jawaban bupati sangat normatif. Ia menilai bupati tak serius untuk menuntaskan problematika banjir Kali Lamong. "Kami sangat kecewa," ungkap Musa kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (22/7).
Musa menjelaskan, bupati hanya memaparkan hasil kinerja pemkab untuk penanggulangan banjir Kali Lamong. Di antaranya, Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah atau Studi Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) sepanjang Kali Lamong yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Studi LARAP ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang tanggal 15 Juni 2020 Nomor 590/07/437.89/ PLAHAN/2020 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan.
Selain itu, bupati juga menjelaskan bahwa pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar pada APBD 2021 untuk pembebasan lahan di sekitar tanggul Kali Lamong guna persiapan normalisasi.
Sementara untuk penanganan darurat banjir Kali Lamong, lanjut Musa, Pemkab Gresik mengaku selama ini telah berkoordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain yang dilintasi Kali Lamong.
Dalam paripurna itu, bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab Gresik memfasilitasi adanya Pengembangan Perencanaan Detail Kali Lamong Tahun 2021, dan memberi masukan tentang daerah prioritas penanganan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik kepada BBWS Bengawan Solo.
Menanggapi jawaban bupati ini, Musa menilai belum ada perkembangan positif untuk penanganan banjir Kali Lamong.
“Penjelasan Bupati tersebut selain normatif, juga jawaban klasik. Sebab, sudah berulang-ulang jawaban seperti itu dilontarkan OPD terkait, namun tak kunjung ada eksekusi konkrit. Jadi, itu-itu saja alasan yang dikemukakan. Masa 10 tahun memimpin alasannya itu-itu saja dalam penanganan Banjir Kali Lamong, mulai studi LARAP. Padahal penanganan banjir tidak hanya fokus soal normalisasi," cetusnya.
Untuk itu, kata Musa, Fraksi Nasdem akan kembali usulkan pembentukan pansus (panitia khusus) Kali Lamong kepada pimpinan DPRD. "Semoga mendapat dukungan fraksi lain," harapnya.
Sebeb menurut Musa, sampai saat ini masyarakat Gresik Selatan masih harap-harap cemas atas penanganan banjir Kali Lamong. “Sebab banjir luapan Kali Lamong sudah berjalan puluhan tahun. Setiap musim hujan tiba pasti banjir,” ujarnya.
“Sudah ratuasan, bahkan ribuan hektare mata pencaharian warga Gresik Selatan seperti sawah dan tambak yang gagal panen akibat terjangan banjir luapan Kali Lamong. Sehingga kerugian mencapai ratusan miliar. Bahkan sudah puluhan nyawa yang melayang akibat warga tenggelam dampak luapan banjir Kali Lamong,” ungkap politikus asal Bawean ini.
Untuk itu, tamba Musa, Fraksi Nasdem akan terus berjuang agar penanganan banjir Kali Lamong benar-benar bisa diwujudkan. “Bukan hanya retorika dan adu konsep,” pungkasnya. (hud/dur)
