Ketua PWNU Jatim Minta Perhatikan NU, Inilah Kontrak Jam'iyah Mbak Ana-De Anwar

1. Menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan kepentingan ummat, akan berkoordinasi dan konsultasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban.

2. Membangun kokohnya ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan juga ukhuwah Nahdliyah. Hal-hal yang bisa mengancam keutuhan NKRI dan kesatuan ummat, akan dengan sistematis dihindarkan.

3. Memberikan akses kepada program - program PCNU dan Banom semaksimal mungkin dapat bersinergi dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan sesuai visi misi Bupati dan Wakil bupati.

4. Senantiasa menciptakan suasana masyarakat yang rukun, aman dan damai. Menjauhkan Kabupaten Tuban dari faham-faham radikal, baik berbasis agama, sosial, budaya dan ekonomi. Amalan ahlussunah waljamaah An Nahdliyah diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Tuban.

5. Berupaya meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya warga Nahdliyin, secara berkesinambungan dengan melakukan pembinaan-pembinaan dan pengembangan potensi daerah secara maksimal dengan memprioritaskan warga/pengusaha daerah.

6. Memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Lembaga pendidikan, baik berbasis agama, seperti pesantren, madrasah, TPQ dan juga pendidikan umum diberikan porsi yang sama besar. Pemerintah Kabupaten Tuban juga ikut aktif dalam membantu pengembangan perguruan tinggi, khususnya yang dimiliki Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

7. Tagline Tuban Bumi Wali tetap dipertahan sebagai spirit dalam membangun Kabupaten Tuban. Implementasi dari tagline itu adalah terciptanya masyarakat yang religius. Kegiatan-kegiatan yang menjurus tereduksinya nilai-nilai relegiusitas di Tuban, secara sistematis dihilangkan.

8. Demi menjaga marwah Jam’iyah dan jamaah Nahdlatul Ulama, maka bupati-wakil bupati akan menjauhkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari lingkaran pemerintahan kabupaten Tuban.

9. Asas profesionalisme akan menjadi acuan dalam memilih dan mengangkat pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Kader-kader NU di pemerintahan yang memiliki kemampuan, keahlian dan kinerja yang bagus, harus diberi kesempatan yang sama untuk menduduki pos-pos penting dalam struktur pemerintahan.

"Demikian Kontrak Jam’iyah ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufiq dan hidayah-Nya agar kami mampu menjalankannya," ucap Khozanah dan De Anwar di hadapan warga Nahdliyin. (wan)