Arteria Dahlan (lima dari kiri) usai mengisi seminar di Kabupaten Gresik. (foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Gresik untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar.
Sebab berdasarkan temuannya, banyak ditemukan kejanggalan dan persoalan hukum dalam proyek tersebut. Mulai soal status lahan, pengadaan lahan, hingga ada sekira 600 hektare tanah warga yang terdampak proyek namun belum dibayar.
Baca Juga: Tim Pemenangan Paslon Yani-Alif Siapkan Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Pilkada Gresik di MK
Hal ini diungkapkan Arteria Dahlan saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk "Industrialisasi Dalam Menekan Angka Pengangguran di Kabupaten Gresik" yang diadakan Relawan Pro Demokrasi (Repdem) di Hotel Pesonna Gresik, Minggu (22/11/2020) malam.
Menurut Bang Teri, begitu panggilan akrabnya, dirinya sudah pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada kapolri dan jajarannya saat rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Saya sudah minta agar Kapolri mengusut kasus di JIIPE," katanya.
Namun hingga saat ini, lanjut Bang Teri, perkembangan kasus yang telah lama dinantikan masyarakat Gresik tersebut belum jelas. "Untuk itu, saya meminta teman-teman PDI Perjuangan di DPRD Gresik dan DPRD Jatim mengawal. Termasuk Mas Andi Firasadi (Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan)," kata Bang Teri sambil melihat Andi Firasadi yang juga menjadi pemateri seminar di sampingnya.
Baca Juga: Pasca-Pilkada 2024, PDIP Gresik Solidkan Barisan dengan Konsolidasi Politik
Bang Teri meminta aparat penegak hukum agar tak takut membongkar kasus di JIIPE karena alasan proyek strategis nasional (PSN). "Jangan berlindung dengan alasan proyek PSN, sehingga aparat penegak hukum dibuat takut. Polisi sebagai penegak hukum jangan takut usut persoalan di JIIPE, jangan berlindung alasan proyek strategis nasional," pintanya.
Bang Teri mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum semua lahan di JIIPE dibebaskan. Selain itu, warga yang lahannya terdampak proyek juga belum dibayar. "Bahkan yang sudah dibebaskan juga banyak yang masih bermasalah," ungkapnya.
Ia khawatir kasus di JIIPE yang tengah ditangani penegak hukum di-SP3 (surat penghentian penyidikan dan penuntutan). "Sehingga menjadi sumir, tak jelas," cetusnya.
Baca Juga: Usulan Pemecatan Bagus dan Medy dari Pengurus DPC PDIP Gresik Belum Turun hingga Pilkada Usai
Bang Teri mengaku belum mengetahui apakah Presiden RI Joko Widodo sudah tahu kondisi proyek di kawasan JIIPE yang masuk PSN. "Saya belum ngerti Pak Presiden Jokowi tahu atau tidak persoalan ini," katanya.
"Jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE. Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusut, biar jelas," tegasnya.
Pada kesempatan ini, Bang Teri juga menengarai ada kongkalikong pengusaha dengan penguasa di proyek kawasan JIIPE. "Saya itu bahkan dapat laporan armada truk yang nguruk di JIIPE harus lewat orang tertentu. Ini kan luar biasa," cetusnya.
Baca Juga: Kotak Kosong Unggul Telak di Sejumlah TPS di Gresik, Sore Hari Alif Klaim Menang 60 Persen
Bang Teri juga menyoal proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan JIIPE yang belum kelar hingga sekarang. "Mengapa proyek KEK tak kunjung kelar? Adakah perselingkuhan pengusaha dan penguasa?," kata Bang Teri penasaran.
Karena JIIPE termasuk PSN (Proyek Strategis Nasional), ia meminta apabila ada perusahaan yang bermasalah, agar diganti dengan perusahaan lain. "Jika penanganan JIIPE bermasalah bisa ganti dengan perusahaan lain," pungkasnya.
Dalam seminar tersebut, selain menghadirkan pemateri Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., juga ada Andi Firasadi, S.H., M.H., dan Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H., (Dosen Untag) dengan moderator Roni H Mustamu.
Baca Juga: H-1 Pilkada Gresik: PDIP Optimis Yani-Alif Menang 85 Persen, Pendukung Kotak Kosong Terus Bergerak
Sementara itu, pihak JIIPE belum memberikan klarifikasi. Manajer Comdev & Humas PT BKMS (Berkah Kawasan Manyar Sejahtera), Mifti Haris sebagai pengembang dan pengelola Kawasan JIIPE berkali-kali dihubungi BANGSAONLINE.com untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, belum menjawab. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
